Catatan Akhir Tahun, PKS : Tidak Terlihat Komitmen kuat dari Pak Jokowi Untuk HAM - Telusur

Catatan Akhir Tahun, PKS : Tidak Terlihat Komitmen kuat dari Pak Jokowi Untuk HAM

Mardani Ali Sera

telusur.co.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan menjelang akhir tahun 2020, sudah seyogyanya pemerintah berkaca melihat kondisi penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi saat ini. Sejak Januari 2020, ruang publik diwarnai tindakan represif aparat dan penegakan HAM yang buruk. "Tidak terlihat komitmen kuat dari Pak Jokowi untuk HAM," ujar Mardani, Senin.

Tahun ini, kata Mardani, masyarakat mengenal bentuk represi yang mengerikan; represi digital. Kian banyak aktivis yang disadap dan diretas, tujuannya untuk membungkam suara kritis. Belum lagi penggunaan UU ITE untuk menekan lawan politik. Banyak dari mereka yang berujung jeruji.

Karena itu, perlu mengevaluasi UU ITE karena telah melahirkan unintended consequences, yang awalnya hanya diperuntukan menjadi payung hukum atas transaksi bisnis di dunia maya, namun diperuntukan untuk menerkam lawan politik.

Lalu fenomena lainnya seperti penangkapan aktivis saat unjuk rasa, kekerasan masyarakat sipil di Papua, ditambah penyelesaian kasus Semanggi I dan II yang berujung pada pernyataan “bukan pelanggaran HAM berat” oleh Jaksa Agung hingga kasus penembakan 6 anggota FPI baru-baru ini. "Belum ada komitmen, itu lah gambaran penanganan HAM kita saat ini."

Hal ini jika terus dipendam dan tidak segera dituntaskan, maka akan menjadi bom waktu yang justru membahayakan keutuhan negara ke depan. Masyarakat pun semakin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Seperti yang tertera dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia Oktober lalu.

Dari hasil survei tersebut, 47,7% responden yang setuju dan 21,9% responden yang sangat setuju makin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Sehingga ada 79,6% mayoritas publik yang merasakannya.

Terakhir, memasuki tahun 2021, semoga pemerintah memikirkan cara-cara persuasif dalam memperlakukan lawan politik dan menuntaskan kasus HAM. Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan demokrasi terlihat di tahun 2021.

"Mengingat komitmen pak Jokowi terkait HAM adalah janji yang tertunda, ada dalam Nawacita dan nyaris belum dilakukan," tuntasnya. [ham]


Tinggalkan Komentar