telusur.co.id -Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai keputusan Partai Demokrat yang akhirnya mendukung wacana Pilkada melalui DPRD mencerminkan bahwa Demokrat lebih menempatkan kepentingan posisi kekuasaan ketimbang konsistensi historis partai.
Menurut Arifki, sikap Demokrat berpotensi bertabrakan dengan legacy politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pada 2014 secara terbuka menolak Pilkada via DPRD dengan Perppu dan memilih mempertahankan mekanisme Pilkada langsung.
Perubahan sikap ini dinilai bukan sekadar koreksi kebijakan, melainkan keputusan strategis untuk menyesuaikan diri dengan arus besar koalisi pemerintahan.
“Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai. Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik,” ujar Arifki dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/1/2026)
Ia menambahkan, dengan mayoritas partai di parlemen kini mendukung Pilkada lewat DPRD, ruang manuver Demokrat untuk mengambil posisi berbeda memang semakin sempit.
Namun konsekuensinya, partai berlambang mercy itu dinilai berisiko kehilangan narasi moral yang selama ini melekat, khususnya terkait komitmen pada demokrasi elektoral.
“Dalam konteks ini, Demokrat tidak sedang mempertaruhkan figur, melainkan arah partai. Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Arifki menilai, jika tidak diiringi narasi politik yang kuat dan penjelasan terbuka ke publik, dukungan Demokrat terhadap Pilkada via DPRD berpotensi dibaca sebagai pelepasan nilai historis yang selama ini menjadi pembeda partai.
“Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu hal: apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan,” pungkasnya.
