telusur.co.id - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan argumentasi yang disampaikan Adian Napitupulu adalah sebuah bentuk penyesatan yang sekaligus menunjukkan dirinya sama sekali tak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.
"Sungguh suatu sikap dan pemikiran yang mestinya dibuang jauh-jauh dari seorang wakil rakyat yang manakala menyampaikan pandangan ini, justru konstituen dan rakyat yang diwakilinya sedang kesusahan akibat kebijakan ini," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Adian meminta Partai Demokrat belajar matematika dan sejarah sebelum mengkritik kenaikan BBM. "Saya menyarankan agar kader Demokrat bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak antilogika dan ahistoris," ujar Adian.
Dikatakan Kamhar, mereduksi persoalan pada utak-atik angka-angka ditengah kesulitan rakyat yang ekonominya belum sepenuhnya pulih akibat terpaan badai Covid-19, kemahalan sembako, kenaikan TDL, belum hilang bekas dan jejak kemahalan minyak goreng, tetiba diperhadapkan lagi pada situasi kenaikan harga BBM.
Apalagi data yang disajikan menjadikan upah minimum DKI sebagai acuan kemampuan menenggang biaya kemahalan jelas tidak sebanding dengan daerah-daerah lain yang sebagian besar UMP-nya di bawah DKI. Jadi ini sekedar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang tak prorakyat. Apalagi kebijakan ini diambil tatkala harga minyak dunia telah menunjukkan trend penurunan.
Sama sekali berbeda dengan konteks yang dihadapi pemerintahan SBY yang memilih menaikan harga karena APBN terancam jebol akibat lonjakan harga minyak dunia yang teramat tinggi, jauh dari asumsi APBN.
Ketika kebijakan pahit ini pun ditempuh, disiapkan kebijakan kompensasi untuk menjaga daya beli dan meringankan beban rakyat. Itu pun dikritik habis-habisan oleh elit-elit PDIP termasuk Pak Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI yang ironisnya kebijakan kompensasi ini juga diternyata di contek ketika menjabat sebagai Presiden.
Bisa dibilang, sebenarnya kritik pada masa itu hanya sekedar asal bunyi tanpa memahami persoalaan demi mengejar popularitas dan simpati publik. Jauh berbeda dengan situasi sekarang, itu pun ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, maka segera dilakukan koreksi kebijakan untuk menurunkan harga.
Yang sekarang malah saat harga dunia sedang turun, harga dalam negeri dinaikkan hanya untuk mengejar anggaran pembangunan IKN, Kereta Cepat dan infrastruktur non prioritas.
Tak hanya itu, dimasa pemerintahan SBY gaji PNS/ASN, gaji Guru, gaji TNI/Polri setiap tahunnya juga dinaikkan dan pengangkatan 1,1 Orang tenaga honerer menjadi PNS juga membuat daya beli masyarakat jauh lebih kuat menenggang kenaikan harga BBM.
Belum lagi begitu banyak paket pekerjaan yang bersumber dari belanja pemerintah yang bisa dikerjakan. Ada istilah bahkan kontraktor level kecamatan dan desa pun dapat pekerjaan di masa itu. "Jauh berbeda dengan keadaan di masa pemerintahan sekarang. Rakyat lagi sulit-sulitnya kembali dijejali beban kenaikan harga BBM."
Argumentasi tentang pemberantasan mafia migas dengan membubarkan Petral ternyata juga tak memberi dampak yang signifikan pada perbaikan kebijakan dibidang energi. Patut diduga hanya ganti casing namun praktek yang sama tetap terjadi. Apalagi jika menagih janji kampanye Jokowi yang akan membuat Pertamina menglahkan Petronas.
Pepesan kosong, malah warga Malaysia bisa membeli Pertamax RON 95 hanya seharga Rp. 6.793 per liter, lebih murah dibandingkan dengan harga BBM subsidi Pertalite seharga Rp. 10.000 per liter dan jauh lebih murah lagi jika dibanding produk Pertamina non subsidi yang bahkan kualitasnya lebih rendah Pertamax RON 92 seharga Rp. 14.500 per liter.
Belum lagi tumpukan utang pemerintahan sekarang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri. Jadi sebaiknya Bung Adian lebih cermat dalam membuat pernyataan. Jika tak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat agar BBM tak naik, setidaknya tak membuat pernyataan yang mendesepsi publik.
"Pembangunan untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan. Filosofi ini mesti dipahami Bung Adian Napitupulu agar jatidirinya yang berlatarbelakang aktivis mahasiswa tak sepenuhnya hilang oleh kekuasaan," tandasnya. [ham]
