telusur.co.id - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan, partainya menolak presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurut dia, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya tidak boleh dicabut dan dibatalkan.
"Sederhananya dalam tataran praktek, kalau presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya 9 orang ketua umum partai di parlemen saja. Masak negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan presidennya hanya 9 orang saja," kata Jansen di Jakarta, Kamis (28/11/19).
Dia menuturkan, memilih langsung presiden inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru.
"Masak kita mau mundur ke belakang lagi," ujarnya.
Dikatakannya, kalau pemilihan langsung selama ini ada kekurangannya, maka perlu diperbaiki. Bukan "gebyah uyah" dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politics atau politik berbiaya tinggi.
"Yang kita perkuat ya lembaga pengawasannya. Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics? Kalau pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti Pilpres kemarin misalnya, Presiden Thresholdnya yang dikurangi sehingga bisa banyak muncul calon," terangnya.
Dengan begitu, selain masyarakat jadi punya banyak alternatif pilihan, juga tidak akan terbagi menjadi dua kelompok saja seperti pilpres sebelumnya.
"Selain itu pemilunya kembali dipisah, bukan seperti kemarin legislatif dan pilpres dibuat bareng. Satu jenis pemilu saja sudah buat panas apalagi dua jenis pemilu digabung," ungkapnya.
"Jadi kami Demokrat menolak, mengembalikan kedaulatan rakyat memilih Presiden ini ke tangan MPR. Kalau ada kekurangan mari kita perbaiki," pungkasnya. [Asp]
Laporan : Fahri Haidar
