telusur.co.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran program Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang digelar serentak di seluruh kelurahan di Kota Depok, Minggu (26/4/2026).
Dalam keterangannya, Arifatul menilai langkah Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota, Supian Suri dan Wakil Wali Kota, Chandra Rahmansyah sebagai terobosan yang belum banyak dilakukan daerah lain.
"Ini baru satu-satunya kabupaten/kota yang melaksanakan launching dengan seluruh kelurahannya. Ini sebuah gerakan luar biasa yang diinisiasi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok,” ujar dia kepada wartawan seusai peluncuran RBI di Depok Open Space (DOS).
Menurut Arifatul, konsep RBI sejatinya telah lebih dulu dijalankan di Depok, sehingga peluncuran ini menjadi momentum untuk memperkuat dan melanjutkan berbagai program yang sudah ada, terutama dalam menyelesaikan persoalan di tingkat kelurahan.
Dia menjelaskan, RBI sendiri dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Arifah juga menuturkan, bahwa berbagai persoalan sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan.
“Setiap persoalan tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Harus ada kolaborasi, sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk penggerak di tingkat masyarakat,” ungkap Arifatul.
Dalam tinjauannya di sekitar area peluncuran, Arifatul menyoroti peran aktif kelompok lanjut usia (lansia) yang tetap produktif di tengah masyarakat. Ia bahkan mengenakan topi hasil karya komunitas lansia sebagai simbol apresiasi terhadap semangat mereka.
Lebih jauh, Arifatul menjelaskan bahwa implementasi RBI di setiap kelurahan akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Beberapa kelurahan, misalnya, telah mengembangkan program ketahanan pangan keluarga seperti budidaya bayam dan peternakan ayam petelur.
Terkait pengembangan program, Kementerian PPPA menargetkan RBI dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah di Indonesia. Meski belum menetapkan tenggat waktu spesifik, Arifatul menekankan bahwa implementasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin. “Targetnya tentu seluruh Indonesia. Semakin cepat semakin baik, agar semua daerah bisa mewujudkan,” pungkas Arifatul.
Laporan: Malik Sihite
