Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang  *)

Telusur.co.id - Bagi saya berita desa fiktif sungguh suatu berita yang luar biasa. Siapapun pelakuknya saraf malu dan takutnya mungkin sudah habis, bahkan minus.

Bayangkan!, desa fiktif itu adalah desa yang menurut Sri Mulyani adalah desa yang tidak ada penghuninya, tetapi mendapatkan bantuan dana desa dari Pemerintah Pusat sekitar hampir Rp. 1 milyar pertahun.  Kalau begitu kepada siapa ditujukan dana desa tersebut?. Kepada tuyul yang bergentayangan di desa tersebut?, atau kalau ada kuburan, untuk hantu-hantu kuburan, masya Allah. 

Simak apa yang dikatakan Sri Mulyani, beliau  baru mendengar adanya desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Kabar itu baru ia dengar setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pengawasan terhadap transfer dana desa di 2020 bisa lebih diperketat. Mengingat, alokasi yang diberikan di tahun mendatang angkanya jauh lebih besar yakni mencapai Rp 72 triliun.

Berapa rupanya angkanya tahun 2019 ini, sungguh besar yaitu Rp. 60 triliun. Akibatnya bermunculan desa-desa baru, sim salabim. Tujuannya agar bisa mendapatkan alokasi anggaran dana desa dari pemerintah pusat. 

"Dana desa masih sekitar 20 ribu desa tertinggal. Sekarang muncul desa baru tidak ada penduduknya untuk dapat alokasi," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

SMI pasti kecewa berat. Karena begitu susahnya Menkeu ini mencari dana untuk APBN sebagai sumber belanja sektor, termasuk sektor Pembangunan Masyarakat Desa melalui bantusn dana desa untuk akselerasi pembangunan dipedesaan, eh....desanya fiktif. 

Melihat kondisi itu, Sri Mulyani menginginkan agar seluruh pemerintah daerah juga ikut mengawasi agar alokasi dana untuk transfer daerah bisa tepat sasaran. 

Tidak cukup SMI yang mengingatkan hal tersebut, tetapi Presiden Jokowi, jika perlu mengeluarkan Instruksi Presiden kepada Menteri terkait, para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan peringatan, dan memberhentikan dari jabatannya jika menemukan desa fiktif.

Berita terbaru, persoalan sudah merembet sampai ke KPK. Terkait diduganya ada 56 desa fiktif di Kabupaten Kowane Sultra. Di beritakan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut membantu pihak Kepolisian menyelidiki dugaan 56 desa fiktif tersebut mendapat kucuran dana desa.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan turun tangan membantu Polda Sultra yang sedang mengusut kasus tersebut sampai tuntas. 

Kebanggaan Jokowi

Masih ingat beberapa bulan yang lalu, masa-masa kampanye Pilpres, bahwa Sektor Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, merupakan andalan utama Jokowi dalam kampanye, disamping keberhasilan pembangunan infrastruktur. Jutaan kilometer sudah dibangun jalan desa, jembatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMD), dengan  puluhan ribu pendamping yang melakukan pendampingan pembangunan desa. . 

Jualan Pak Jokowi waktu itu memang sangat spektakuler dengan data dan angka yang sangat rinci, ditampilkan dengan grafik, tabel, picture yang menarik oleh Kemendes, sehingga menambah percaya diri Jokowi dan menghantarnya sebagai pemenang melawan Paslon 02 Prabowo-Sandi. 

Saya memang sempat menghitung-hitung waktu itu, benarkah angka-angka yang ditampilkan Kemendes tersebut.  Karena keterbatasan akses dan data serta peta wilayah Indonesia, akhirnya pasrah saja dengan iklan Kemendes yang banyak di media cetak dan elektronika. 

Hanya hati kecil saya waktu itu berbisik, dengan cakupan yang luas, dan lebar itu, apakah sektor lain tidak ikut membangun. Bagaimana irisannya dengan sektor Kemensos, KemenPUPR, Kemenkop, pembangunan di desa yang dilakukan oleh Pemda  dan lainnya. Waduh tidak sanggup otak saya membahasnya. 

Namun demikian, kita tidak boleh berprasangka buruk. Kita simak  apa kata Mendes PDT Abdul Halim Iskandar. Mendes membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut adanya desa fiktif yang telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.

"Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi, bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," kata Abdul di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dia memberi contoh, desa yang kini sudah tiada atau hilang di daerah Jawa Timur. Hilangnya desa atau daerah itu karena terdampak atau terkena lumpur Lapindo. "Ada desa yang memang harus eksodus, harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," ujarnya.

Kalau contohnya Jawa Timur, di Sidoardjo, lumpur Lapindo, itukan sudah kejadian 10 tahun lalu, terlalu nekatlah kalau di masukan dalam daftar desa fiktif untuk  mendapatkan bantuan. 

Bagaimana dengan dugaan desa fiktif di Kowane Sulbar, apa Menteri sudah melakukan telaah.  Memang berat tugas MenDes yang baru. Kalau benar ada desa fektif dapat bantuan, kerepotan Pak Menteri kedepan ini bagaimana cara “mencuci piring” kotor yang telah ditinggalkan, supaya baunya tidak kemana-mana.  

Resiko kementerian menjadi kavling partai.

Sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam menyusun Kabinet, Presiden Jokowi, membaginya dalam 2 batch. Batch pertama di isi oleh mereka yang diusulkan oleh partai koalisi, dan partai yang sudah tobat jadi oposisi. 

Batch kedua, di isi oleh mereka yang berdasarkan pilihan Presiden, dengan berbagai pertmbangan profesionalisme, kedekatan, dan juga secara tidak langsung “berbau” kedekatan partai pendukung. Itulah wajah Kabinet yang memimpin sebanyak 34 Kementerian. 

Kementerian yang anggarannya besar, dan menyangkut hidup orang banyak dan masyarakat miskin, dijaga betul oleh partai koalisi dan ditempatkan kader-kader partai terpilih, seperti KemenDes, Kemensos, Kementan, dan ada beberapa lainnya. 

Menteri Desa PDTT dua periode ini dijabat oleh kader partai pendukung pemerintah. Tidak dapat dihindari bahwa kepentingan politik akan bermain di kementerian  tersebut.  Sepertinya jika parpol punya lapak kementerian, akan mendapatkan darah segar, jika tidak lesu darah dan kurang gizi. 

Boleh jadi kasus desa fiktif yang diungkap SMI, tidak terlepas dari profesionalisme Menteri Desa PDT tereduksi dengan tekanan lingkaran partai yang menggurita di semua lini  program dan kegiatan kementerian. 

Karena soal desa fiktif ini, masih informsi awal yang mencuat ke publik, mari kita dengarkan apa kata petinggi partai sebagai “owners” dalam menyikapi persoalan tersebut. Apakah banjir bantahan, dan SMI di bully, atau munculnya sikap kesatria untuk memperbaiki keadaan, 

Bangsa ini sudah sempurna. Sempurna dalam berbagai persoalan yang tiada henti. Mulai soal radikalisme, cadar, celana cingkrang, defisit BPJS Kesehatan, penusukan menteri, konflik sosial di Papua, Wamena, penembakan mahasiswa demo, dan semuanya berdampak dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. 

Kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dalam negerinya suatu keniscayaan, jika tidak, apa yang telah dibangun selama ini akan tergerus, dan bangsa ini  sulit berkembang untuk menjadi bangsa yang maju. 

Cibubur, 6 Nopember 2019
*) Pemerhati Kebijakan Publik; Dosen FISIP UNAS