telusur.co.id - Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Menegakan HAM dalam Pemilu dan Pemilihan” yang digelar di Media Center Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (19/11/2025). 

Adapun sejumlah narasumber yang hadir dalam diskusi ini, di antaranya yakni, Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, Anggota KPU RI August Mellaz, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Lalu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Direktur Eksekutif Virtue Research Institute (VRI), Muhammad Naziful Haq, serta moderator Diskusi dari Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi KPP DEM Dhanis Iswara. 

Anggota Komisi II DPR Azis Subekti, mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia akan tetap menghadapi tantangan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilu 2029.

"Jadi saya ingin mengingatkan tantangan pelanggaran HAM terhadap mereka-mereka yang memiliki hak pilih itu lebih berbahaya di tahun 2029 daripada tantangan konvensional yang cuma nggak punya kesempatan apa-apa," kata Azis dalam paparannya. 

Meski akan tetap menghadapi tantangan hak pilih dalam pemilu ke depan, Azis menegaskan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia harus ditingkatkan. 

"Tapi intinya satu, bagaimana membangun kualitas demokrasi kita," ucapnya. 

Sementara itu, moderator dari KPP DEM Dhanis Iswara, berharap dengan digelarnya diskusi ini dapat memberikan sejumlah masukan penting terkait hak-hak para pemilih dalam pemilu. 

"Tata kelola pendataan pemilih menjadi satu hal penting yang mesti diperhatikan pemangku kepentingan dalam pemilu, baik itu dari penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun DPR," ujarnya. 

"Karena itu, harapannya diskusi siang hari ini menjadi satu langkah awal untuk perbaikan tata kelola pendataan pemilih untuk pemilu dan pilkada ke depan," tambah Dhanis. 

Lebih lanjut, Azis Subekti menegaskan bahwa Partai Gerindra berkomitmen pada pembahasan RUU Pemilu nantinya Fraksi Gerindra DPR akan akan berpikir kemaslahatan bersama dan bukan karena kepentingan partai. 

"Kalau orang yang kognitifnya kuat, kelompok masyarakat yang kognitifnya kuat, kalau dia berkuasa, dia nggak akan menindas. Jadi kalau Gerindra itu nggak akan menindas percaya sama saya. Undang-Undangnya dia akan berpikir untuk orang banyak," pungkas Azis.[Nug]