telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jabar, M. Rizky menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sebagai pengawas lokal dalam implementasi program listrik masuk desa. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga peran aktif warga dalam memberikan penilaian langsung terhadap kualitas pelayanan listrik.

Ia menjelaskan bahwa BPD perlu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan DPRD dengan mencatat keluhan, aspirasi, serta kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

“BPD adalah pengawas lokal yang paling dekat dengan warga. Keterlibatan mereka penting agar pengawasan lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan desa,” ujar Rizky.

Melalui mekanisme dialog dan partisipasi warga, proses evaluasi dapat dilakukan lebih menyeluruh. Warga dapat melaporkan gangguan layanan, keterlambatan perbaikan, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan. Hal tersebut, menurut Rizky, sangat membantu DPRD dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Rizky menilai bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat transparansi, mempercepat penanganan kendala, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya. (VC)