DPD Golkar Jabar Minta Petinggi Partai Tidak 'Baper' Tanggapi Kritik - Telusur

DPD Golkar Jabar Minta Petinggi Partai Tidak 'Baper' Tanggapi Kritik

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Ruhandi atau yang biasa disapa Jaro Ade. (Ist).

telusur.co.id - Pertemuan elit senior Partai Golkar di Sulawesi Selatan dengan Anies Baswedan dikait-kaitkan dengan Pilpres 2024. Tak pelak, partai beringin kini menghadapi dua pilihan, apakah akan jalan terus dengan mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berdasarkan sejumlah lembaga survei elektabilitasnya jeblok.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Ruhandi atau Jaro Ade menilai konsolidasi partai Golkar kepada figur figur nasional adalah suatu langkah yang cerdas dan efektif.

"Mengingat kemenangan dalam pertarungan pemilu harus melibatkan semua elemen termasuk merangkul figur figur nasional potensial menjadi magnet magnet pemilih sebagai bahan bakar dari mesin pertarungan," jelasnya dalam keterangan pers, Selasa (25/1/22).

"Para petinggi partai Golkar jangan terlalu 'baper' (bawa perasaan) apalagi 'caper' (cari perhatian) dalam menghadapi pernak pernik politik ini justru kekuatan eksternal partai harus dikapitalisasi agar kekuatan maksimal saat kontestasi nanti selain sebagai pendamping calon presiden dari Partai Golkar," ungkap Jaro Ade. 

Menurut Jaro Ade, struktur dan jaringan organik partai Golkar juga harus lebih kencang fokus menyiapkan instrumen "perang", menggerakkan underbow seefektif mungkin dan menyiapkan saksi saksi mumpuni di arena.

"Peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sangat seksi dan diharapkan bisa mengemban tugas itu secara maksimal dibantu organisasi sayap lainnya secara kolektif kolegial," katanya.

"Ketua Umum angkatan muda partai Golkar harus segera membentuk struktur AMPG sampai tingkatan terkecil menciptakan kader handal dalam memenangkan dan mengawal kemenangan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS)," ucap Jaro Ade.

Bicara calon presiden (capres) dari partai Golkar, Jaro Ade berpandangan bahwa Partai Golkar memiliki mekanisme khusus dalam hal itu. Namun dalam Munas golkar telah memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah calon presiden. Karena itu, semua kader wajib mentaati dan menjalankan keputusan tersebut. Sehingga Ketua Umum Partai Golkar memiliki tanggung jawab untuk membangun koalisi besar bersama partai lain untuk menghadapi pemilu. 

"Pemilu adalah pesta demokrasi yang ujungnya melahirkan kepemimpinan yang handal, prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

"Sehingga diharapkan sebagai pilar demokrasi partai harus bisa menyajikan figur dan program yang apik untuk kepentingan dan kebaikan bangsa," imbuh Jaro. [Tp]


Tinggalkan Komentar