telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi sejumlah kebijakan kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir, di antaranya adalah holdingisasi BUMN. Ia berharap holdingisasi ini bisa meningkatkan daya saing perusahaan plat merah.

"Kami mengapresiasi kebijakan dan langkah positif, namun kami di Komisi VI juga mengkritisi jika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat,” kata Baidowi saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual “Bersih-bersih BUMN, Benarkah?” yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Rabu (19/8/20).

Baidowi berharap dengan holdingisasi bisa menyatukan potensi BUMN. Ia mencontohkan, negara mempunyai beberapa perusahaan farmasi, namun hanya menguasai 5 persen pasar nasional. Kalah jauh dengan perusahaan farmasi swasta. Maka dengan adanya holdingisasi BUMN Farmasi dengan PT Bio Farma sebagai induknya potensinya bisa maksimal.

"Kebijakan Erick Thohir dengan membentuk cluster super holding merupakan langkah maju dari sebelumnya. Di holding farmasi misalnya bisa saling bersinergi, sehingga tidak keluar dari core bisnisnya, apalagi bio farma ditunjuk sebagai perusahaan yang memproduksi vaksin Covid-19," katanya.

Selama ini, menurut Baidowi, banyak BUMN yang menjalankan bisnis di luar core bisnisnya. Ia mencontohkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang seharusnya bergerak dalam pembiayaan sektor maritim di kapal laut malah membuat bisnis perhotelan. Di bisnis intinya, BUMN terus merugi.

"Masih banyak anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan core bisnisnya, saya sebut saja misalkan PT PANN yang bergerak disektor maritim di kapal laut, malah buat bisnis perhotelan. Ini kan menyimpang dan anehnya perusahaan ini selalu mendapat suntikan anggaran dari BUMN meskipun menyisakan utang," lanjutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pengisian posisi direksi dan komisaris BUMN dilakukan professional. Ia menyebut mendahulukan jenjang karir, sehingga saat ini 90% posisi direksi dan komisaris di BUMN diisi oleh orang-orang dari BUMN.

“Semua 90 persen dari dalam, cuma 10 persen dari luar, baik komisaris maupun direksi,” kata Arya.

Arya menyebut bahwa saat ini Kementerian BUMN meminta BUMN untuk mempercepat jenjang karir. Sehingga banyak SDM muda yang berada di jajaran pimpinan. [Tp]