telusur.co.id - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah dan DPR segera merombak APBN 2026 untuk merespon perubahan geopolitik yang berdampak pada ekonomi nasional.
Menurut Mulyanto, sekarang saat yang tepat bagi Pemerintah untuk merekonstruksi kembali secara menyeluruh APBN 2026.
"Dalam konstelasi geopolitik hari ini, asumsi makro yang digunakan sebelumnya sudah sangat berubah. Selain perlunya merombak ulang prioritas belanja negara, di tengah kondisi tekanan fiskal yang ada," kata Mulyanto, Kamis (19/3/2026).
Mulyanto menyebut program-program sosial yang memiliki beban fiskal besar seperti program subsidi/kompensasi energi, pembangunan IKN, program MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain, perlu ditinjau ulang dan ditajamkan.
"Pilihan kebijakan yang diambil tidak boleh reaktif dan bersifat jangka pendek. Diperlukan langkah korektif yang terukur, menyeluruh, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang dan kepentingan rakyat secara langsung," ujarnya.
Dia menerangkan, dalam beberapa bulan terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan yang tidak ringan. Tekanan fiskal tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh dinamika global seperti perang Iran–AS, melainkan disebabkan oleh kondisi fundamental ekonomi nasional, khususnya stabilitas fiskal yang telah menunjukkan tanda-tanda kerentanan sejak sebelum krisis geopolitik terjadi.
"Penilaian berbagai lembaga global terhadap outlook ekonomi Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya premi risiko menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal nasional," ujarnya.
"Apalagi Defisit anggaran mendekati batas 3 persen PDB, meningkatnya beban utang dan pembayaran bunga, serta ekspansi belanja negara menjadi faktor utama yang perlu mendapat perhatian serius," tambahnya.
Situasi ini semakin diperberat oleh konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur energi global, khususnya Selat Hormuz. Kenaikan harga minyak dunia memberikan tekanan langsung terhadap APBN melalui meningkatnya subsidi dan kompensasi energi, sehingga mempersempit ruang fiskal yang memang sudah terbatas.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada dilema pilihan kebijakan antara menjaga disiplin fiskal atau mempertahankan stabilitas sosial.
"Saya memandang bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan review menyeluruh terhadap APBN 2026, dengan merevisi asumsi makro dan menata ulang prioritas belanja negara," jelasnya.
Dalam waktu yang sama, perlindungan terhadap masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, kebijakan subsidi perlu diarahkan menjadi lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan, sehingga lebih efektif menjaga daya beli tanpa membebani fiskal secara berlebihan.
Selain penghematan, Pemerintah perlu segera menetapkan Kebijakan Darurat Energi Nasional, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG, serta terbatasnya cadangan energi domestik. Penguatan cadangan energi, diversifikasi sumber impor, dan efisiensi konsumsi energi harus menjadi agenda prioritas.
"Saya yakin bahwa dengan langkah korektif yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu keluar dari tekanan saat ini, tetapi juga dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional ke depan," tegasnya.
Untuk diketahui, harga minyak Brent sekarang di atas USD 111 per barel (Rabu, 18/3). Sebelumnya bahkan pernah menyentuh angka USD 120 per barel. Tanpa ada upaya khusus harga minyak yang tinggi ini akan memperlebar defisit fiskal melebihi batas Undang-Undang yang 3 persen PDB.
Presiden Parabowo sendiri sudah menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan program penghematan energi.[Nug]
