telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta Presiden Joko Widodo turun tangan membenahi sektor minerba. Sebab, permasalahan di sektor ini sudah sangat akut dan menggurita. Padahal, potensi penerimaan negaranya sangat tinggi karena skala ekonomi yang raksasa sektor ini.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2021 saja sebesar Rp 75 triliun, sedangkan PNBP tahun 2022 melonjak menjadi Rp 183 triliun. Ini yang membuat APBN kita terus surplus apalagi pada saat harga komoditas tinggi. Padahal penerimaan negara ini belum maksimal," kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (14/4/23).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menilai, banyak kasus yang mengepung sektor Minerba. Kasus korupsi tukin di Ditjen Minerba misalnya, telah merembet kemana-mana. Mulai dari dugaan kebocoran dokumen pemeriksaan oleh Ketua KPK sampai dugaan korupsi PNBP terkait usaha penambangan batu bara.

Sementara kasus penambangan liar baik kecil maupun besar yang dibeking aparat, masih merajalela. Satgas PETI tidak kunjung terbentuk, apalagi pembentukan Dirjen Gakkum.  Bahkan ditengarai terjadi “perang bintang” dalam kasus-kasus ini.

Selain itu, bisa jadi kasus dugaan kebocoran dokumen pemeriksaan KPK di Ditjen Minerba, kait-mengait dengan kasus-kasus tersebut.

"Belum lagi masalah hilirisasi mineral mulai dari nikel, bauksit dan tembaga, yang setengah hati. Di luar negeri dihadang oleh WTO.  Sedang di dalam negeri ditolak oleh Freeport. Di tengah bertubi-tubinya masalah di atas, Dirjen Minerba tidak eksis, karena merangkap sebagai PLT Gubernur Babel, sedangkan PLT Dirjennya malah dirundung kasus korupsi Tukin," kata Mulyanto. "Ini kan berat. Serentetan masalah berlapis-lapis mengepung sektor minerba kita, sementara birokrasinya amburadul," terang Mulyanto. 

Karenanya, Mulyanto mendesak Jokowi segera turun tangan membenahi sektor minerba ini. Jangan membiarkan Dirjen Minerba terus merangkap PLT Gubernur Babel karena praktis pekerjaannya terbengkalai. Ia menyebut Dirjen Minerba perlu pejabat yang definitif.[Fhr]