telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran pejabat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Hal ini menyusul adanya dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba. 

Menurut dia, kinerja Ditjen Minerba selama ini kurang memuaskan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai. 

"Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (30/3/23).

Mulyanto menyebut program hilirisasi mineral baik nikel, bauksit, tembaga, timah, dan lain-lain, termasuk juga batubara yang nyaring digaungkan Presiden Jokowi, bisa hanya tinggal sebatas wacana kalau kondisi dan kinerja aparaturnya seperti itu. Karena, sangat berat diimplementasikan. 

Mulyanto mencontohkan, proyek gasifikasi batubara menjadi DME untuk substitusi LPG impor, yang diresmikan Presiden Jokowi. "Nyatanya, ditinggal investor AS. Proyek strategis nasional ini dapat kan terancam gagal," kata Mulyanto. "Belum lagi, masalah berat yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga adalah aparat. Pembentukan Satgas tambang ilegal nyatanya sampai hari ini masih mandeg." 

Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat. Padahal lembaga ini penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO dan harga DPO. 

Ditambah lagi Dirjen Minerba sekarang ini merangkap PLT Gubernur Babel. Jadi wajar saja kalau kinerja Ditjen Minerba ini lemah dan sempoyongan, karena memang reformasi birokrasinya tidak terwujud. 

Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, Mulyanto minta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas. "Keputusan itu sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai," tukasnya.[Fhr]