telusur.co.id - Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Bekasi menggelar pelatihan pendirian Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan sosialisasi OPOP di Pondok Pesantren Darojatul Ashfad, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia.
Sekretaris Umum FPP Kabupaten Bekasi, Suryadi Zaini menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi pondok pesantren (pontren) melalui koperasi.
“Para pimpinan pontren punya keinginan kuat untuk mempunyai kopontren. Sebab koperasi ini saling berkolerasi dengan pemberdayaan ekonomi,” katanya, ditulis Kamis (19/1/23).
Menurut Suryadi, meski koperasi ini dibentuk oleh pimpinan pontren, namun pemanfaatannya tidak hanya di pontren. Tapi juga memberdayakan masyarakat sekitar pontren. “Jadi, tidak hanya para guru, santri, tapi masyarakat kita libatkan,” ujarnya.
Saat ditanya berapa pesantren yang sudah memiliki koperasi, Suryadi mengungkapkan, dari 304 pontren se-Kabupaten Bekasi, baru sekitar 10 persen pontren yang sudah memiliki koperasi.
“Saat ini kita akan rintis kopontren dengan menggandeng Dinas Koperasi dan UKM. Untuk itu, kami mohon dukungan masyarakat dan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kelambagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Syahwono Adji, S,IP, M.Si mengakui dalam beberapa tahun ini sudah membantu pendirian kopontren dan menyosialisasikan program OPOP (one pesantren one produk).
Terkait program OPOP, Syahwono Adji berharap pontren harus punya produk unggulan, dimana produknya dilekola oleh kopontren. “Mengenai program OPOP, kita serahkan kepada pimpinan pontren masing-masing terkait produk yang akan dibuat,” kata dia.
Mengenai jumlah pontren yang akan mendirikan koperasi, menurut Syahwono Adji, jika mengacu pada jumlah yang hadir dalam acara ini sebanyak 43 pontren.
Namun, kata dia, berapa banyak yang mau mendirikan koperasi, tergantung kesiapan mereka. Sebab, selain harus punya produk, juga kesiapan pengurus dan pengelolanya.
“Kaitannya dengan jumlah pontren yang akan mendirikan koperasi, kita lihat kesiapan dari pontren itu sendiri. Namun, secara maksimal kita akomodir dan harus terverifikasi dengan baik. Karena pendirian kopontren ini dibantu dari APBD, sehingga pertanggungjawabannya harus jelas,” bebernya.
Dinas Koperasi dan UMKM, lanjut Syahwono Adji, hanya membantu mengenai pemahaman koperasi dan pendiriannya. Selain itu, nantinya bakal ada petugas yang mensurvei, disamping diberi pelatihan untuk mengelola koperasi.
“Sebab, penggerak ekonomi kerakyatan yang paling kuat itu adalah koperasi,” katanya sembari menambahkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM ini hanya sebagai fasilitator.[Tp]
