telusur.co.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rencana gelaran Formula E memang tidak secara spesifik disebut dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bukan hanya Formula E, gelaran Asian Games hingga MotoGP juga tidak disebut spesifik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kan ada yang bilang, misalnya Formula E tidak ada dalam RPJMD, ya namanya RPJMD memang tidak pernah menulis, sama dengan RPJMN enggak pernah ada soal Asian Games, MotoGp, enggak ada di dalam RPJMN, semuanya garis besar,” kata Anies dalam dialog wawancara di kanal YouTube Total Politik, Jumat (21/1/22).
Anies menjelaskan, Formula E ditetapkan anggarannya lewat Perda. Ia memastikan, tidak ada yang dipaksakan terkait rencana gelarannya.
“Ketika dipertanyakan kenapa ini dipaksakan? Bukan dipaksakan, ini adalah peraturan daerah, sudah ditetapkan oleh Perda dan tugasnya gubernur melaksanakan semua ketentuan perundangan, termasuk Perda, dan Perda itu ada tentang Formula E,” ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengklaim commitment fee yang sudah dikeluarkan lebih dari Rp500 miliar, akan sebanding dengan manfaat yang diterima. Manfaat itu, ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak.
“Yang bisa dihitung secara rupiah itu lah yang kemudian kita lihat…dalam menggerakkan perekonomian, tentang bagaimana ini dampak pada ekonomi mikro di Jakarta, pada pariwisata, itu semua bisa dihitung. Lalu ada yang tidak bisa dilihat, reputasi. Bagaimana Jakarta ada di dalam orbit kota-kota reputasi dunia,” katanya.
“Reputable cities itu jumlahnya enggak banyak yang bisa jadi tuan rumah seperti ini, jadi ini tentang Jakarta, tentang Indonesia, dan ini gimana kita bisa menaikkan posisi kita dalam kancah global,” imbuhnya.
Diketahui, Jakarta resmi jadi tuan rumah Formula E 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris, Oktober 2021. Forum tersebut turut meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021/2022 mendatang.
Rencana itu menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama DPRD DKI Jakarta. Kritik salah satunya menyoroti soal Formula E yang tidak tercantum dalam RPJMD.[Fhr]
