telusur.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan besar dalam upaya menggairahkan kembali ekonomi nasional. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), Purbaya mengumumkan rencana pemindahan dana negara sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Langkah ini disebut sebagai strategi untuk menyuntikkan likuiditas ke sektor perbankan nasional agar dapat lebih agresif menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dan pelaku usaha.

“Saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto, dan beliau setuju. Besok saya akan taruh uang ke sistem perbankan. Rp200 triliun,” tegas Purbaya di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Purbaya, dana yang akan dipindahkan berasal dari total kas negara senilai Rp425 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia. Dana tersebut umumnya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) atau pencairan utang luar negeri yang belum terserap oleh program-program pemerintah.

“Kalau uang hanya diam di BI, dampaknya ke ekonomi kecil. Tapi kalau disebar ke sistem perbankan, uang itu bisa tumbuh dan menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.

Melalui bank-bank Himbara, dana ini akan diarahkan untuk mendukung berbagai program pembiayaan, terutama untuk sektor produktif seperti UMKM, industri, hingga infrastruktur dasar.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi makro, tapi juga memberikan dampak nyata ke lapisan masyarakat bawah. Dengan perbankan memiliki ruang likuiditas lebih besar, diharapkan penyaluran kredit menjadi lebih longgar, bunga lebih kompetitif, dan akses keuangan makin inklusif.

“Artinya, nanti ekonomi bisa hidup. Itu dari sisi swasta, melalui kebijakan fiskal. Dari sisi pemerintah, saya juga akan pastikan belanja yang selama ini lambat bisa dipercepat,” tambah Purbaya.

Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah konkret pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemulihan ekonomi dan memastikan dana negara benar-benar bekerja untuk rakyat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang menyimpan dana besar di Bank Indonesia sebagai bagian dari manajemen fiskal yang hati-hati. Namun, di tengah kebutuhan untuk menstimulasi pertumbuhan, kebijakan agresif seperti ini menjadi sangat relevan.