Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, Yayasan Talibuana Nusantara menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "NU Masa Depan & Masa Depan NU : Transformasi Organisasi, Reposisioning Politik dan Aktivasi Peran Strategis Hubungan Internasional", Jumat (24/4/2026) di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Komplek Ligamas Blok G/20, Jakarta Selatan.
“Ini jargon atau tema yang dikembangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekarang misalnya PBNU menjaga jarak dengan partai politik itu dalam konteks reposisioning politik lalu melakukan hubungan dengan macem-macem peradaban dunia itu dalam rangka aktivasi peran strategis katanya,” kata Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara.
Guru Besar Hukum Islam bidang Fikih Siyasah (Fikih Politik Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah menyatakan bahwa peran NU tidak bisa dilepaskan dari tugas utama mereka sebagai pelayan umat atau khidmatul ummah. Sebab ulama sebagai warosatul anbiya mengemban tugas utama dalam membimbing masyarakat.
"Cuma dari segi praktiknya bisa bervariasi, bisa PBNU itu mendelegasikan pada kyai-kyai kampung sampai tingkat kecamatan itu untuk betul-betul memberikan bimbingan pada umat," tegasnya.
Selain itu dirinya turut menyoroti pentingnya transformasi organisasi. Masykuri menyayangkan ketiadaan kode dan dewan etik di tubuh ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Pasalnya, hampir di semua organisasi dan lembaga profesi memiliki kode etik dan dewan etik untuk menyelesaikan ragam permasalahan yang terjadi.
Ia pun mendorong agar PBNU merumuskan dan membentuk keduanya agar jika terjadi perselisihan di kemudian hari, ada mahkamah yang dapat mengadili berbagai sengketa sehingga permasalahan yang terjadi tidak menjadi konflik yang berlarut dan berkepanjangan.
"Jadi itu harus dibangun, sehingga tidak berlarut-larut seperti kemarin itu. Bagaimana cara penyelesaiannya, kalau ada kode etik, ada mahkamah yang mengadili, ada dewan etik di situ," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam konteks politik dan kehidupan bernegara, ia juga menilai posisi NU sebagai civil society kurang terlihat saat ini.
“Jadi sudah terkooptasi. Apalagi nanti kalau diusulkan pak Andi itu, kalau menterinya dari NU, ketua umum PBNU dari menteri, jadi apa? Bukan bernegara, jadinya state bukan civil society. Saya kira peran civil society NU itu harus dihidupkan kembali, yang selama 5 tahun itu tidak berjalan.” ungkapnya.
Tak luput dari perhatiannya, ia juga menyinggung soal hubungan internasional NU di panggung global yang belakangan waktu berhasil menyita perhatian publik. Keterkaitan PBNU dengan sosok Charles Holland Taylor yang disebut memiliki hubungan dengan American Jewish Committee dinilai berbahaya. Pasalnya, Masykuri berpendapat bahwa organisasi tersebut memiliki agenda tertentu, termasuk mendorong pengakuan terhadap negara Israel oleh komunitas Muslim di Indonesia dan mendukung ideologi Zionis.
"Yang mendukung bukan hanya Israel tapi juga ideologinya Zionis, itu kan berbahaya," terangnya.
Ia pun mendesak PBNU agar lebih berhati-hati dan selektif dalam menjalin relasi global terutama terkait pihak-pihak yang diajak bekerja sama.
Meski demikian, Masykuri berpandangan bahwa hubungan dengan komunitas Yahudi bukan hal yang sepenuhnya bermasalah, selama dilakukan dengan pihak yang memiliki visi damai. Ia mencontohkan seperti kelompok American Jewish for Peace yang dinilai mendukung solusi dua negara atau two-state solution, yakni penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel secara berdampingan.
"Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika akan memilih. Jangan kemudian menjadi antek-antek siapa, begitu ya," ujarnya.
Di forum yang sama, Tokoh NU asal Jawa Tengah Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan sejumlah kritiknya terhadap kebijakan dan implementasi PBNU saat ini. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah mengenai orientasi kebijakan PBNU yang cenderung mengarah pada program-program berskala internasional yang dianggap fenomenal, namun belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ada gap antara das sollen dengan das sein.
Selain itu, isu independensi organisasi juga menjadi perhatiannya. Zainut menilai masih adanya gap antara semangat kemandirian dengan kemampuan untuk bersikap kritis, termasuk dalam menjalankan fungsi kontrol atau “penyeimbang” terhadap kekuasaan.
“Ini kan dibutuhkan juga keberanian untuk itu. Kalau yang terjadi sekarang ini di berbagai kekuatan sosial politik itu selalu kita bicaranya ya sudah bagaimana kata istana. Kalau begitu selesailah,” ungkap mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya mendorong agar terlebih dahulu melakukan pembenahan pada pola rekrutmen kepemimpinan. Sebab langkah tersebut dinilai efektif untuk menutup ruang infiltrasi kekuasaan untuk melakukan intervensi.
“Tapi kita mulai dari proses rekrutmen kepemimpinan kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zainut menekankan agar memperkuat system Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Ia berpandangan agar tokoh ulama senior yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin NU kedepannya.
"Disini pentingnya kepemimpinan NU dikembalikan kepada institusi ulama" lanjutnya.
Terakhir, ia menekankan untuk menerapkan system berbasis meritokrasi kader. Sehingga jejak kaderisasi seorang pemimpin itu dapat dibaca.
“Jangan sampai seseorang muncul tiba-tiba dari mana ini asalnya kita tidak tahu. Saya kira hal-hal sederhana ini bisa kita mulai,” pungkasnya.
Terlihat hadir sejumlah tokoh NU pada FGD tersebut antara lain, Andi Jamaro Dulung, Andi Najmi Fuadi, Robikin Emhas, Al Amin Nur Nasution dan Marsekal Madya Muhammad Johansyah.
