telusur.co.id - Reses I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Mamat Rachmat di Futsal Cideurian menjadi wadah terbuka bagi warga untuk menyampaikan tantangan terkait akses pendidikan. Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari penerapan PPDB zonasi, keterbatasan kapasitas sekolah negeri, hingga tingginya biaya sekolah swasta.

Warga menyampaikan bahwa banyak anak di wilayah mereka terkendala jarak zonasi sehingga tidak dapat masuk sekolah negeri. Kondisi ekonomi yang berat juga membuat sebagian keluarga kesulitan memenuhi biaya sekolah swasta. Selain itu, warga menyoroti adanya ijazah siswa yang tertahan di sekolah sehingga menghambat proses pencarian kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Rachmat menegaskan bahwa isu pendidikan merupakan fokus utama Komisi V DPRD Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tengah mengembangkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk menambah daya tampung sekolah negeri dan meningkatkan pemerataan pendidikan antarwilayah.

“Banyak kecamatan yang memang belum memiliki kapasitas sekolah negeri yang memadai. USB menjadi langkah jangka panjang untuk memastikan anak-anak kita punya akses setara,” jelasnya, Senin, 24 November 2025.

Kang Rachmat juga menyampaikan bahwa mulai 2026, skema bantuan pendidikan akan diarahkan menjadi beasiswa langsung kepada siswa, termasuk bagi mereka yang bersekolah di swasta, agar beban biaya pendidikan lebih ringan dan tepat sasaran.

Terkait persoalan ijazah, ia menegaskan bahwa hak siswa tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi. “Kami akan segera koordinasikan dengan dinas terkait untuk menemukan solusi cepat. Ini menyangkut masa depan anak,” ujarnya. (VC)