telusur.co.id - Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menilai, tidak masalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Riza mengatakan, pada periode sebelumnya juga ada Ketua Umum Partai Politik yang menjadi menteri.
"Yang ketua umum siapa saja menteri kemarin. Ada Airlangga (ketum Golkar), pernah Surya Dharma Ali (Ketum PPP), lalu Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketum PKB) periode sebelumnya pernah," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/19).
"Saya kira Pak Jokowi mengerti, memahami, bagaimana baiknya mencari solusi. Yang penting kan kinerjanya baik," tambahnya.
Riza mengungkapkan, dalam beberapa kesempatan, Prabowo sudah menyampaikan konsep yang ditawarkan ke pemerintah.
"Pak Prabowo menyampaikan, kalau ingin bangsa ini maju, setidaknya fokus pada 5 aspek besar. Yaitu pertama, kedaulatan pangan atau ketahanan pangan, kedua, pertahanan kemananan yang kuat, ketiga kedaulatan energi, keempat penyediaan air bersih, dan kelima pemerintahan yang kuat dan bersih dari KKN, udah 5 itu fokusnya. Dan itu disampaikan oleh beliau," paparnya.
Dia menjelaskan, konsep atau visi misi Prabowo tentunya juga banyak kesamaan dengan visi misi Jokowi. Oleh karena itu, tinggal disinergikan saja.
"Pak Jokowi lebih paham dari kita, dia sudah berpengalaman 5 tahun, tahu mana yang bisa diadopsi, diakomodir, yang bisa disinergikan. Prinsipnya visi misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo punya tujuan yang sama agar bangsa ini maju, bangkit, sejahtera, adil dan makmur," ungkapnya.
"Seperti disampaikan oleh pak prabowo, bahwa beliau siap membantu pemerintah Pak Jokowi," imbuhnya.
Namun demikian, Riza menegaskan, meskipun masuk di koalisi, partainya akan tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kader Gerindra seperti Fadli Zon yang biasa melontarkan kritik keras, menurut Riza, tidak masalah.
"Kalau kritis itu kan di mana saja, di luar ataupun di dalam kan tetap harus kritis," tegasnya.
"Ya gak apa-apa, orang kan memberikan koreksi kan bebas-bebas aja, masa' ga boleh. Kader-kader partai lain banyak juga memberikan koreksi. Kader partai sudah mengerti, sudah memahami harus seperti apa," pungkasnya. [asp]
Laporan : Fahri Haidar
