telusur.co.id - Beredarnya kabar yang menyatakan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka akan maju di Pilkada Solo dan menantu Jokowi Bobby Nasution maju di Pilkada Medan, telah memunculkan diskursus di ruang publik. 

Banyak yang tidak setuju karena bisa dianggap membangun dinasti politik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang menyatakan bahwa sejauh tidak dilarang oleh undang-undang, maka sah-sah saja kalau mau maju menjadi calon kepala daerah. 

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, mesti ditunggu terlebih dahulu respons publik di dua wilayah tersebut, baik di Solo yang merupakan wilayah dimana Gibran akan bertarung, maupun di Medan, tempat Boby Nasution akan ikut bertarung. 

"Semoga ada lembaga survei yang memotret persepsi masyarakat terkait munculnya dua nama tersebut. Sebab dua nama tersebut tidak terlepas dari Presiden Jokowi," kata Wempy di Jakarta, Jumat (13/12/19).

Kalau respon publik bagus, kata Wempy, tentu akan terkonfirmasi melalui tingkat penerimaan publik yang tinggi. Misalnya dari hasil survei menunjukan bahwa tingkat elektabilitas Gibran bagus atau tinggi. Demikianpun dengan Bobby Nasution di Medan. 

"Jika publik tidak menghendaki kedua figur tersebut maju dalam pilkada karena dianggap membangun dinasti politik, maka akan terkonfirmasi melalui tingkat penerimaan publik yang rendah," ujar Direktur Eksekutif Indopolling Network itu.

"Oleh karena itu, saya berharap bahwa Pak Jokowi mesti menjadikan hasil survei sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan baik kepada Gibran maupun kepada Bobby," tambahnya.

Menurutnya, jika Gibran dan Boby berdasarkan hasil survei bagus, dan didorong untuk maju dalam pilkada, maka isu dinasti politik tidak bisa dihindari. Apalagi keduanya adalah orang baru dalam politik dan rekam jejak mereka masih sangat minim. 

"Butuh energi yang besar bagi mereka untuk meyakinkan publik bahwa mereka layak untuk menjadi kepala daerah," tukasnya. [Tp]