telusur.co.id -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan DPD RI Awards 2025 untuk kategori Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang DPD RI Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi nyata Gubernur Khofifah dalam mewujudkan tata kelola perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan yang progresif.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, kepada Gubernur Khofifah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, di The Tribrata Hotel & Convention Center, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (28/10).
DPD RI menilai Gubernur Khofifah memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi perempuan di berbagai daerah di Jawa Timur.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai provinsi yang aktif mendorong tata kelola daerah yang berpihak pada anak, sekaligus mempertegas Jatim sebagai provinsi yang ramah bagi anak dan perempuan.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh elemen di Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (29/10).
Khofifah menuturkan, sejak tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Predikat tersebut berhasil dipertahankan secara berkelanjutan melalui koordinasi intensif dengan kabupaten/kota dan berbagai program perlindungan anak.
Pada tahun 2025, pemerintah pusat kembali menganugerahkan penghargaan Provila kepada Jatim sebagai pengakuan atas upaya memobilisasi daerah menuju lingkungan yang layak anak.
Tak hanya di tingkat provinsi, sejumlah daerah di Jatim juga telah meraih predikat Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Utama, Nindya, maupun Madya. Saat ini, tidak ada lagi daerah di Jatim yang berada di tingkat Pratama.
Secara rinci, KLA di Jawa Timur terdiri dari enam kabupaten/kota dengan peringkat Utama, 14 kabupaten/kota berperingkat Nindya, dan 18 kabupaten/kota berperingkat Madya.
“Memang sejak awal, isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan merupakan prioritas utama dalam pembangunan sosial di Bumi Majapahit,” katanya.
“Sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur seluruhnya telah masuk dalam pemeringkatan KLA. Bahkan sebagian daerah berhasil meningkatkan peringkat KLA,” tambahnya.
Khofifah menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan struktural, tetapi juga melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan anak dan perempuan.
Salah satunya adalah penerapan program MPLS RAMAH (Ramah, Edukatif, Inklusif, Partisipatif, dan Adaptif) yang menekankan lingkungan sekolah aman dari kekerasan serta kampanye anti-perundungan. Program ini juga menguatkan literasi digital pelajar untuk mencegah risiko kekerasan berbasis siber.
“Saya selalu tegaskan kepada seluruh kepala daerah agar anak-anak memiliki ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan terpadu untuk balita, sekolah yang anti-bullying, dan mekanisme perlindungan anak yang responsif,” katanya.
Terkait pemberdayaan perempuan, Khofifah menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif melalui wirausaha, pelatihan vokasi, dan penguatan kelompok usaha perempuan.
“Begitu juga terkait pemberdayaan perempuan, bukan hanya tentang kesetaraan, tapi juga tentang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga,” pungkasnya.
