telusur.co.id - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin  meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Novel menduga, kasus yang terungkap lewat rangkaian OTT yang dilakukan KPK terhadap Wahyu itu juga berkaitan dengan Pilpres 2019 lalu. 

"Masih diduga kuat itu adalah transaksi untuk upah hasil melakukan manipulasi perhitungan pilpres," kata Habib Novel kepada wartawan, Sabtu (11/1/2020). 

Novel menjelaskan, tidak menutup kemungkinan Wahyu ikut 'bermain' untuk memenangkan paslon 01  Jokowi-Ma'ruf Amin dengan melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB). 

Untuk itu, Ia menilai, dengan adanya Pansus, maka kasus itu bisa diusut tuntas termasuk membongkar pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Pansus, juga mengawasi KPK supaya proses hukum tidak tebang pilih. 

"OTT itu juga patut diduga untuk pemenangan paslon nomor 01, dan dengan itu segera harus dibuat pansus di DPR untuk mengusut tuntas kasus OTT tersebut, dan untuk mengawasi KPK agar jangan sampai lolos dikarenakan Komisioner KPU tersebut telah diduga kuat memenangkan (paslon 01) dengan TSMB," terangnya. 

 Novel menegaskan pentingnya kasus tersebut diusut tuntas termasuk soal keterkaitannya pilpres 2019. Karena, ia khawatir pemimpin yang terpilih lewat cara-cara yang tidak benar akan menyalahgunakan kekuasaannya. 

"Jangan sampai kemenangan dengan cara TSMB itu yang saat ini berkuasa bisa leluasa menggunakan kekuasaannya untuk intervensi KPK dan institusi lainnya agar kinerja semua yang bersangkutan dilemahkan," ungkapnya. 

 Novel menambahkan, jika dalam pengungkapannya nanti terbukti kasus yang menjerat Wahyu berkaitan dengan pilpres, maka ia mengusulkan supaya MPR menggelar sidang istimewa untuk melengserkan pemimpin yang terpilih lewat pemilu curang. 

"Oleh Karena itu agar jelas dan terang, harus juga dibuat pansus khusus untuk segera menggelar sidang istimewa melengserkan pemimpin hasil pemilu curang," tukasnya.[Fhr]