Hardiknas 2026, Siswanto Desak Pemkot Depok Benahi Program Sekolah Swasta Gratis - Telusur

Hardiknas 2026, Siswanto Desak Pemkot Depok Benahi Program Sekolah Swasta Gratis

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto. Sumber foto: dok narasumber

telusur.co.id -Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini diminta menjadi titik balik perbaikan sistem pendidikan di Kota Depok.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan, pemerintah kota harus lebih serius menuntaskan berbagai pekerjaan rumah (PR) di sektor pendidikan, khususnya terkait program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).

Menurut dia, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, terutama terkait sarana dan prasarana (sarpras) sekolah. 

“Hardiknas tahun ini harus menjadi refleksi kita semua bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” ujar Siswanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Legislator PKB itu juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah swasta yang digandeng dalam program RSSG yang dinilai belum memiliki fasilitas memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Dia menambahkan, pembenahan sarpras tidak hanya berlaku untuk sekolah swasta dalam program RSSG, tetapi juga sekolah negeri. Siswanto bilang, salah satu contohnya adalah kebutuhan meja dan bangku di SMPN 3 yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih jauh, Siswanto menekankan pentingnya sarana prasarana sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan. 

Dia pun mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia.

“Artinya, pendidikan tidak sebatas membuat anak-anak menjadi cerdas, tapi juga memastikan kenyamanan mereka dalam proses belajar mengajar,” ucap Siswanto.

Diketahui, Pemerintah Kota Depok telah meluncurkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang melibatkan 49 sekolah swasta. Namun, Siswanto mengungkapkan, mayoritas sekolah tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan sarpras. 

Bahkan, beber Siswanto, dua sekolah di antaranya terpaksa dieliminasi dari program karena dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Isu pembenahan sarpras ini juga mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025. Siswanto menyebut hampir seluruh anggota pansus sepakat mendorong pemerintah kota untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap keberlangsungan program RSSG.

“Jangan sampai RSSG hanya menjadi gimmick atau pencitraan. Ini program yang ideal dan harus benar-benar diseriusi,” tegas dia.

 

Laporan: Malik Sihite


Tinggalkan Komentar