telusur.co.id - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta terus melonjak, seperti halnya prosesi penghitungan suara hasil Pemilu 2024 yang mana angka-angka perolehan suara para calon legislatif terus merangkak naik.

Pedagang beras di Pasar Rebo Purwakarta, menjual beras jenis premium dengan harga Rp17 ribu perkilogramnya, dimana harga normal sebelumnya dikisaran Rp12 ribu perkilo.

Menurut pedagang, naiknya harga beras ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir dan kenaikannya secara bertahap, namun satu minggu terakhir ini kenaikan harga beras cukup signifikan.

"Naik terus, seperti penghitungan suara caleg. Sekarang harga eceran Rp17 ribu perkilogram, kalo banyak mah bisa Rp16 ribuan lah," ujar Ai, pedagang beras di Pasar Rebo, Selasa (20/2/24).

Ia juga mengatakan sudah tidak menjual harga di bawah Rp10 ribu, karena sudah tidak ada lagi berasnya seharga itu. Ketersediaan barang pun tinggal sedikit karena pasokan yang sangat langka. 

"Ya faktornya karena belum pada panen, jadi pasokan enggak ada. Ini stok aja udah tinggal dikit enggak ada kiriman," katanya.

Sementara, Zaenudin pedagang beras lainnya, juga mengungkapkan masuknya beras impor bisa menekan harga beras yang terus naik. 

"Saya enggak bisa bayangkan kalo enggak masuk beras impor, harga beras lokal akan berapa. Makanya beras impor itu sangat membantu," ujarnya.

Tingginya harga beras ini dikeluhkan oleh pembeli yang harus mengatur daftar dan jumlah belanja agar bisa semua terbeli.

"Ya mau gak mau banyak yang dikurangi, semisal beras jadi dua liter sehari. Karena keberatan harganya naik terus," ujar Ros, warga yang tengah membeli beras.  Ia juga berharap pemerintah segera turun tangan agar harga beras di tingkat pasar tidak terus naik.

Selain beras, harga telur di pasar yang sama juga mengalami kenaikan sejak dua minggu lalu, hingga kenaikan mencapai Rp3.000 perkilogram.

Kini, pedagang membanderol telur dengan harga Rp29 ribu perkilonya yang dibarengi dengan tingginya permintaan pasar. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut dikeluhkan oleh pembeli, yang saat ini mesti memilah-milah mana kebutuhan yang harus didahulukan. Yang jelas bukan kebutuhan angka-angka dalam rekapitulasi suara hasil Pemilu.