telusur.co.id - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mengevaluasi sejumlah persoalan pelayanan publik yang hingga kini belum tuntas.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemkot Depok, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga persoalan sosial.
“Pada peringatan HUT RI tahun ini, semua stakeholder harus sadar bahwa Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Kesadaran itu penting, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan,” ucap dia saat dihubungi telusur, Minggu (16/8/2026).
Di sektor pendidikan, Siswanto menyebut pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh. Dia menyoroti masih banyaknya bangunan sekolah di Depok yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Legislator PKB itu menerangkan, terdapat belasan gedung sekolah dalam kondisi rusak berat yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Selain itu, lanjutnya, puluhan gedung sekolah mengalami kerusakan sedang dan ratusan lainnya mengalami kerusakan ringan.
Persoalan pendidikan di Depok juga bukan hanya soal kondisi bangunan. Ketersediaan gedung sekolah, khususnya untuk jenjang sekolah menengah pertama, dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan jumlah penduduk Depok yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa, Siswanto bilang, kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan dipastikan terus meningkat.
“Memperbanyak gedung sekolah sudah menjadi kebutuhan primer. Hal ini untuk meminimalisir masalah dalam setiap SPMB,” tegas dia.
Lebih jauh, Siswanto mengungkapkan keterbatasan daya tampung sekolah menjadi salah satu persoalan yang berpotensi muncul kembali setiap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Karena itu, pembangunan sekolah baru dinilai tidak bisa terus ditunda.
Tak hanya pendidikan, kata dia, PKB juga meminta Pemkot Depok serius menangani persoalan sosial perkotaan.
Dia berpendapat, persoalan sosial di kota besar tidak sebatas kemiskinan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kenakalan remaja serta berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu yang berkaitan dengan LGBT.
“Masalah sosial di perkotaan cukup kompleks. Bukan hanya masalah kemiskinan,” ujar Siswanto.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian dirinya. Siswanto mengatakan masih banyak warga yang mengeluhkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Depok.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan masih perlunya pembenahan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan kemampuan ekonomi maupun skema pembiayaan yang digunakan.
PKB, kata Siswanto, akan mendorong Pemkot Depok untuk mengaktifkan kembali skema Universal Health Coverage (UHC), dengan catatan pelayanan kesehatan di Kota Depok harus berjalan sesuai harapan masyarakat.
“PKB tentu tidak ingin masyarakat yang berobat disepelekan hanya gara-gara menggunakan BPJS atau UHC,” tutur dia.
Di akhir, Siswanto menegaskan momentum HUT ke-81 RI semestinya tidak berhenti pada seremoni.
Kemerdekaan, sambungnya, harus tercermin melalui hadirnya pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai dan penanganan persoalan sosial, menurut Siswanto, merupakan bagian dari pekerjaan rumah Pemkot Depok yang harus segera dibenahi.
Editor: Farouq Iskandar
