telusur.co.id - Kebutuhan peningkatan akses pendidikan dan peluang kerja menjadi salah satu isu penting dalam Reses I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Jabar, Mamat Rachmat di Kelurahan Cisurupan.

Beberapa warga mengeluhkan bahwa ijazah anak mereka tertahan di sekolah karena faktor administrasi. Kondisi ini menghambat para lulusan melamar pekerjaan dan memperburuk angka pengangguran di wilayah tersebut.

Selain masalah ijazah, warga juga meminta peningkatan akses pelatihan kerja, pendampingan wirausaha, serta wadah penyaluran tenaga kerja yang lebih efektif. Kelompok difabel pun menyampaikan harapan agar dapat memperoleh akses pelatihan sesuai kebutuhan mereka.

Mamat Rachmat menyampaikan bahwa persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Akses pendidikan dan dokumen sekolah adalah hak warga. Tidak boleh ada anak yang gagal bekerja karena ijazah tertahan,” ujarnya.

Ia memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terkait ijazah tertahan, sekaligus mendorong pelibatan aktif warga dalam platform NyariGawe dan New Bima sebagai sarana informasi pelatihan dan lowongan kerja yang telah disediakan pemerintah.

“Peluang kerja harus menjangkau semua, termasuk difabel dan pemuda yang membutuhkan pelatihan. Kita ingin masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi,” tambahnya.

Mamat menutup sesi dengan menegaskan bahwa DPRD akan mengawal aspirasi ini bersama komisi terkait dan dinas pendidikan serta ketenagakerjaan. (VC)