Impor Beras di Musim Panen, Mardani : Jangan Korbankan Petani - Telusur

Impor Beras di Musim Panen, Mardani : Jangan Korbankan Petani

Mardani Ali Sera

telusur.co.id - Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan. Terakhir dari beberapa kepala daerah seperti Jabar, Jatim sampai Sumsel ikut menolak. Ditengah produksi melimpah dan kualitas gabah atau beras yang menurun, rencana impor menghianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya.

Demikian pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Dibeberkan Mardani, data produksi beras nasional memperlihatkan angka surplus. BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton. Angka ini naik 26,84% jika disandingkan dengan periode yang sama di 2020 (11,46 juta ton).

Terlebih jika lihat pengalaman puluhan tahun, alur tanam padi sudah menghasilkan alur yang 'tetap'. Panen raya di bulan Februari-Mei (60-65% dari total produksi), panen gadu Juni-September (25-30% dari total produksi) & paceklik Oktober-Januari. Kemandirian pangan mestinya jadi program utama di negeri agraris ini.

Memang impor terkadang bisa memenuhi kebutuhan kualitas maupun harga tertentu. Namun jangan korbankan petani, kedua kepentingan tersebut mesti diakomodasi secara adil. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial.

Ingat pengalaman 2018, dari 1,785 juta ton beras yang diimpor, saat ini masih tersisa 106.642 ton. Bulog menyatakan beras tersebut sudah turun mutunya. Impor bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Disaat panen mestinya distribusi diperkuat sampai stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit.

Dari rencana impor beras semua bisa belajar, audit produksi, konsumsi sampai kebutuhann komoditas yang akan diimpor diperlukan. Lakukan secara transparan tiap tahunnya, diiringi evaluasi kebijakan perdagangan. Dari data audit tersebut, strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus dikemudian hari.

"Dengan APBN yang makin berat di masa pandemi, bagamana menyediakan dana untuk impor? First thing first, jika bukan hal utama, untuk apa dilakukan. Pak Jokowi juga kerap mengungkapkan, "Jangan buat kegaduhan baru." Impor beras adalah bagian noice tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini."

Terakhir, dengan berbagai gelombang penolakan rencana impor yang datang mulai dari kalangan petani, organisasi kemasyarakatan, beberapa kepala daerah sampai akademisi, timbul satu pertanyaan sederhana. "Berpihak kepada siapa sebenarnya pemerintah?" tandasnya. [ham]


Tinggalkan Komentar