telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai intervensi pemerintah dalam menangani tuberculosis (TBC) di Indonesia masih belum maksimal, meski Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang disebut sebagai darurat TBC.
Irma menjelaskan bahwa Indonesia menempati posisi kedua dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC. Namun jika dilihat berdasarkan rasio penduduk, Indonesia justru menjadi negara dengan prevalensi tertinggi.
“India penduduknya hampir 2 miliar, kita hanya 270 juta. Kalau dihitung per populasi, kita jauh lebih tinggi,” ujarnya.
Menurut Irma, masalah TBC tidak bisa ditangani hanya oleh Kementerian Kesehatan. Karena itu, Komisi IX mengundang berbagai lembaga, mulai dari BPOM, Kementerian Kesehatan, hingga para pakar TBC untuk memberikan masukan dan rekomendasi.
Hasil pertemuan menunjukkan bahwa penanganan TBC harus dilakukan secara lintas kementerian dan lintas sektor, terutama karena dampaknya besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Salah satu rekomendasi penting adalah memasukkan keluarga miskin pengidap TBC ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Penderita TBC yang tidak mampu harus mendapat makanan bergizi gratis. Imunitas yang baik akan membantu keberhasilan pengobatan,” kata Irma.
Ia menyoroti banyak kasus pasien berhenti minum obat setelah tiga bulan karena tidak didukung kondisi tubuh yang optimal.
Dengan dukungan gizi yang baik, lanjutnya, bakteri TBC yang masih “tidur” di dalam tubuh bisa ditekan sehingga potensi penularan dan keparahan penyakit berkurang.
Irma juga menyoroti alokasi anggaran pemerintah. Menurutnya, anggaran besar untuk MBG seharusnya diimbangi dengan dukungan memadai untuk eliminasi TBC. Ia mengingatkan agar anggaran kesehatan primer tidak menjadi sasaran efisiensi.
“Kita malu, sampai anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri wajib menjalani screening TBC berulang kali. Itu menunjukkan betapa seriusnya masalah ini,” tegasnya.
Fraksi NasDem memastikan hasil masukan dari para pakar dan lembaga terkait akan dibawa ke rapat-rapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional.
“Ini akan menjadi masukan penting agar keluarga miskin pengidap TBC juga mendapatkan makanan bergizi gratis,” tutup Irma. [ham]
