telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyambut positif pencalonan Indonesia sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Ia menegaskan dukungan penuh agar Indonesia terpilih memimpin lembaga internasional tersebut.

Menurut Oleh, pencalonan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif berbagai isu HAM di Tanah Air yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam rapat Dewan HAM PBB. “Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Oleh menilai posisi Presiden Dewan HAM PBB dapat menjadi alat propaganda positif untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. “Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat,” tambahnya.

Selain itu, ia menyebut pencalonan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah global, bahkan menuju aspirasi masuk ke jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB yang memiliki hak veto. “Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim yang termasuk terbesar,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan bahwa Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Keputusan final akan diambil dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Bila mandat tersebut jatuh ke Indonesia, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diisi oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Indonesia saat ini berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026 setelah memperoleh 186 suara dari total 192 negara dalam pemilihan di Markas Besar PBB, New York, pada 10 Oktober 2025. Indonesia juga tercatat pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022. [ham]