telusur.co.id - Para buruh yang demo di depan gerbang DPR/MPR RI membawa foto Puan Maharani yang sedang menangis. Foto itu tampaknya sengaja dibawa untuk mengingatkan Puan agar konsisten dalam merespon persoalan yang sama. 

Puan ditantang pendemo untuk juga menentang kebijakan Joko Widodo menaikkan harga BBM dengan tetesan air mata sebagaimana ia menentang kebijakan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dahulu.

Pengamat komunikasi politik Unibersitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, tuntutan pendemo itu sangat wajar mengingat jabatan Puan sebagai Ketua DPR. Apalagi salah satu fungsinya mengawasi kebijakan yang diambil eksekutif.

"Untuk itu, Puan seharusnya mendengarkan sungguh-sungguh aspirasi rakyat terkait kebijakan yang diambil Eksekutif," kata Jamiluddin, Selasa (6/9/22).

Menurut Jamiluddin, jika rakyat menolak kebijakan eksekutif, sudah seharusnya Puan memperjuangkannya untuk membatalkan kebijakan eksekutif tersebut.

Jadi, Puan tidak seharusnya memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sementara mayoritas rakyat menolaknya. Di sini Puan jelas sangat tidak aspiratif dan tidak melaksanakan fungsi pengawasan.

"Kalau sat ini saja Puan sudah tidak aspiratif, tentu rakyat akan sulit menilainya layak menjadi presiden. Rakyat akan khawatir Puan akan mengabaikan suara rakyat bila nantinya menjadi presiden," ucapnya. 

Oleh karena itu, Jamiluddin menyarankan, bila Puan ingin sukses menjadi capres dan kelak akan terpilih, maka saat inilah moment yang tepat menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang aspiratif. Puan harus berani melakukan fungsi pengawasan dengan menolak kebijakan menaikkan harga BBM.

"Jadi, moment kenaikan harga BBM akan menguji kelayakan Puan sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Kalau Puan berani menolak kenaikkan harga BBM, maka ia layak menjadi capres pada Pilpres 2024," tukas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.[Fhr]