telusur.co.id - Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026, dinilai berbanding terbalik dengan arahan efisiensi dan kondisi ekonomi masyarakat yang kian mencekik. Meskipun berbagai lawatan tersebut diklaim berhasil mengamankan komitmen investasi asing, penguatan kerja sama pertahanan, serta kesepakatan ketahanan pangan.
Terkait itu, Pakar Kebijakan Publik UGM, Subarsono, menekankan bahwa tingginya intensitas tersebut secara langsung menciptakan beban finansial baru bagi postur anggaran negara.
"Frekuensi kunjungan yang tinggi ini tentu saja memiliki implikasi finansial terhadap APBN kita di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi kunjungan ke luar negeri,” kata Subarsono dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Subarsono menjelaskan, implikasi dari kerapnya perjalanan luar negeri ini melampaui urusan biaya, namun berkaitan erat dengan runtuhnya esensi keteladanan seorang pemimpin di mata publik. Merujuk pada falsafah Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin wajib memberikan contoh nyata bagi publik dan jajarannya.
"Fenomena ini bisa dibaca bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah. Kalau kita pinjam teorinya Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin itu perlu Ing ngarso sung tulodho, yang mengandung arti di depan (pimpinan) harus memberi teladan," jelasnya.
Di sisi lain, Subarsono menilai, absennya kepala negara secara fisik dalam durasi lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintahan. Dalam lanskap manajemen modern, kendali pemerintahan sebenarnya masih dapat dioptimalkan melalui integrasi teknologi informasi.
"Dalam manajemen modern, saya percaya Presiden masih bisa memantau jalannya roda pemerintahan dan pengawasan melalui berbagai sarana jaringan internet, seperti zoom meeting, telepon internasional, video konferensi, dan berbagai platform media sosial. Tentu saja tidak seefektif kalau dilakukan secara luring, ketika presiden di dalam negeri. Namun, itu sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari absennya presiden," ungkapnya.
Sebagai langkah taktis, Subarsono mendorong agar pemerintah menyusun skala prioritas kunjungan yang berfokus pada forum-forum multilateral agar presiden dapat mencapai beberapa target diplomasi sekaligus dalam satu kali perjalanan.
"Ke depan, idealnya ditetapkan agenda prioritas kunjungan ke luar negeri untuk acara-acara yang sangat penting dan bersifat multilateral sehingga dalam satu agenda kunjungan ke luar negeri, presiden bisa membuat agenda pertemuan dengan para kepala pemerintahan dari beberapa negara-negara yang hadir, di luar acara inti," paparnya.
Subarsono juga memberikan catatan kritis terhadap respons Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya yang menyatakan bahwa kelebihan anggaran akan ditanggung secara mandiri oleh presiden. Ia menilai pernyataan tersebut bersifat reaktif dan kurang memperhitungkan dampak akuntabilitasnya di mata publik.
"Pernyataan seperti itu sebagai reaksi spontan-emosional atas seringnya kritik publik terhadap presiden. Nampaknya, Seskab tidak memikirkan implikasi balik dari pernyataannya, misalnya bagaimana kalau publik menuntut akuntabilitas dari pernyataan tersebut," paparnya.
Lebih dalam, ia menekankan bahwa penggunaan dana pribadi untuk menutup pengeluaran merupakan langkah yang kurang tepat dalam tata kelola negara.
"Akan terasa kurang tepat ketika menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinas, karena publik bisa berspekulasi bahwa negara sudah tidak mampu atau defisit fiskal. Fenomena ini berpotensi menimbulkan image kurang baik dari negara lain terhadap Indonesia," tegasnya.
Sebagai formula dalam menyikapi kegelisahan publik serta kritik yang dilayangkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, Subarsono menyarankan agar pemerintah bersikap terbuka dan mengedepankan ruang dialog inklusif. Menurutnya, rekam jejak panjang Dino di dunia diplomasi merupakan aset penting demi baiknya kebijakan luar negeri saat ini.
"Saya pikir Bapak Dino Patti Djalal memiliki segudang karier di Kemenlu. Masukan yang dia sampaikan bisa bermanfaat bagi pemerintah sekarang. Bisa diseleksi masukan mana yang bisa akomodir dan mana yang belum atau tidak bisa diakomodir," jelasnya.
Terakhir, Subarsono menekankan bahwa perumusan kebijakan global di era modern menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan tidak bisa lagi bertumpu pada satu arah.
"Masalah publik khususnya masalah hubungan internasional itu kompleks dan dinamis. Maka, tata kelola pemerintahan itu tidak cukup hanya dipikirkan oleh pemerintah. tetapi perlu masukan dari berbagai pemangku kepentingan," pungkasnya.[Nug]
