telusur.co.id - Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat. Iran secara resmi menolak proposal Oman terkait pengawasan bersama atas Selat Hormuz, jalur pelayaran paling vital bagi perdagangan energi dunia. Sebagai gantinya, Teheran mengajukan proposal tandingan yang memberikan kendali lebih besar kepada Iran atas salah satu jalur laut paling strategis di dunia.
Keputusan tersebut memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas pasokan minyak dan gas global. Pasalnya, sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia dikirim melalui Selat Hormuz sebelum konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat pecah beberapa bulan lalu.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa proposal Oman belum mampu menjawab kekhawatiran Teheran mengenai kedaulatan dan keamanan nasional.
"Kami telah menyampaikan proposal balasan yang memberikan Iran kendali lebih efektif terhadap lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz," ujarnya dalam siaran televisi pemerintah Iran.
Dalam proposal yang diajukan Muscat, Iran dan Oman diusulkan berbagi pengawasan Selat Hormuz secara seimbang.
Skema tersebut membagi jalur pelayaran menjadi dua bagian. Iran mengawasi kapal yang melintasi perairan teritorialnya, sementara Oman mengelola jalur di sisi wilayahnya.
Tak hanya itu, Oman juga mengusulkan penerapan kontribusi sukarela dari kapal-kapal internasional yang melintasi selat tersebut. Dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk mendukung keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, serta operasi pencarian dan penyelamatan.
Model tersebut disebut terinspirasi dari mekanisme pengelolaan Selat Malaka, yang selama ini dikelola secara bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Usulan Oman bahkan dikabarkan mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang menginginkan stabilitas kawasan segera pulih.
Namun bagi Teheran, pembagian kewenangan secara seimbang dinilai belum cukup.
Dalam proposal balasannya, Iran mengusulkan agar satu jalur pelayaran sepenuhnya berada di bawah kendali wilayah teritorial Iran, sementara jalur lainnya juga sebagian melewati wilayah Iran sehingga pengawasan terhadap kapal yang masuk maupun keluar tetap berada di tangan Teheran.
Dengan skema tersebut, Iran berharap dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap lalu lintas maritim yang melintasi Selat Hormuz.
Gharibabadi bahkan memberikan peringatan keras.
Jika proposal Iran tidak diterima, Selat Hormuz disebut berpotensi tetap ditutup dan tidak kembali beroperasi seperti sebelum konflik.
Ia juga menegaskan bahwa sistem lama, di mana kapal-kapal melintas tanpa membayar biaya apa pun, tidak akan diberlakukan lagi.
Perselisihan mengenai Selat Hormuz muncul setelah konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat memasuki babak baru.
Saat perang pecah pada akhir Februari, Iran menutup Selat Hormuz, memicu kekhawatiran besar terhadap distribusi energi global. Sebagai balasan, Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 17 Juni, kedua pihak sebenarnya sepakat membuka kembali selat tersebut selama sedikitnya 60 hari.
Namun, rumusan MoU yang dianggap belum jelas justru memunculkan perbedaan tafsir mengenai siapa yang memiliki hak utama mengatur jalur pelayaran, rute kapal, hingga mekanisme pengawasannya.
Perbedaan itu kemudian memicu kembali aksi militer sebelum akhirnya kedua pihak menghentikan pertempuran pada akhir pekan lalu.
Kini, meski senjata telah berhenti berbicara, pertarungan diplomasi mengenai masa depan Selat Hormuz masih terus berlangsung.
Selain soal pengawasan, isu lain yang belum menemukan titik temu adalah besaran biaya yang akan dikenakan kepada kapal-kapal internasional.
Iran disebut ingin menerapkan biaya layanan kepada setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dana tersebut rencananya digunakan untuk membiayai rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
Sebaliknya, Oman lebih memilih skema kontribusi sukarela, sebagaimana diterapkan di Selat Malaka.
Perbedaan pendekatan ini menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam proses negosiasi.
Laporan terbaru menyebut Oman tengah mempertimbangkan formula baru berupa tiga jalur pelayaran, yakni satu melalui perairan Iran, satu jalur internasional, dan satu lagi melalui perairan Oman.
Sejumlah sumber diplomatik menyebut Teheran mulai menunjukkan sinyal fleksibilitas, meski belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan diterima.
