Isu Jatah 3 Menteri, Sekjen Gerindra: Belum Ada Pembicaraan Soal Itu

telusur.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada pembicaraan soal jatah menteri untuk partainya. Muzani justru mempertanyakan dari mana Waketum Gerindra Arief Poyuono yang pertama kali mengatakan Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat informasi soal itu.

"Saya tidak tahu Arief (Poyuono) itu sumber minta dari mana, karena selama ini tidak ada pembicaraan soal ini," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/19)

Muzani mengakui, memang ada komunikasi antara orang yang diperintah presiden dengan Partai Gerindra untuk membicarakan tentang kemungkinan partainya untuk bisa berkoalisi, atau kemungkinan bisa masuk ke dalam pemerintahan.

"Sampai sekarang sebagai ketua dewan pembina belum mengambil keputusan apakah kita berkoalisi atau tidak. Terhadap pembicaraan itu, Pak Prabowo merasa bahwa kita ini adalah partai politik yang justru berseberangan dengan Pak Jokowi, atau menjadi kompetitor Pak Jokowi pada Pilpres 2019," terang Muzani.

Terhadap tawaran itu, kata dia, Prabowo berfikir keras. Kalau ini benar adalah panggilan negara, tugas negara, maka Prabowo memikirkan bahwa panggilan atau tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara untuk menyusul hutang kampanye.

"Kalau itu cara kita menyicil hutang kampanye, apa yang akan dibayar dalam janji kampanye itu. Pak Prabowo misalnya berjanji soal sumber energi," ungkap Muzani.

"Dalam sumber energi misalnya, Prabowo menawarkan mungkin gak listrik murah. PLN menurunkan tarif listrik, sehingga tidak menjadi beban bagi rakyat. Pak Prabowo misalnya menawarkan soal keseimbangan pangan, mungkin gak sembako murah, atau turun," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, Prabowo menawarkan sumber daya air, mungkinkah masa-masa paceklik seperti ini, bisa tidak kekurangan air. Itu konsep Gerindra kepada pemerintah, dan konsep Itu telah disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan kepada pihak terkait.

"Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima, tentu kita bicara portofolio dan orang yang bisa menjalankan konsep itu. Tapi kalau konsep itu tidak diterima, atau dianggap bertentangan, tentu ini berbeda jalan dalam hal kita menentukan masa depan bangsa dan negara," tuturnya.

"Oleh karena itu, itu yang sedang kita tunggu. Jadi Pak Prabowo masih menunggu proses ini sebagai sebuah cara kita mengawal negara, bila kita ditawari dan itu betul-betul tugas negara," imbuhnya.

Dia mengakui, memang sebelumnya tawaran atau pembicaraan itu memang ada. Namun, tidak serta merta menerima tawaran tersebut.

"Karena pada Pilpres 2019 kita berseberangan dengan Pak Jokowi," ungkapnya.

Sampai saat ini, lanjut Muzani, Prabowo juga belum mengajukan nama menteri yang akan disodorkan ke Jokowi. 

"Karena ini baru konsep awal, tentang bagaimana negara yang kita cintai ini bisa mencapai pada sumber daya pangan, sumber daya air dan seterusnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyatakan bahwa partainya meminta 3 pos menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ungkap Poyuono kepada wartawan, Jumat (4/10/19).

Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno, yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda itu. Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. [asp]


Laporan : Fahri Haidar

Tinggalkan Komentar