telusur.co.id - Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) secara resmi menjalin afiliasi dengan International Transport Workers Federation (ITF). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Ketua Umum SPPI, Achdiyanto Ilyas Pangestu, dan South East Asia Regional Coordinator ITF Fisheries Section, Jon Hartough, dalam acara yang digelar di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Afiliasi ini sekaligus menjadi bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Collective Bargaining Agreement (CBA) antara SPPI dan sejumlah manning agencies yang menjadi mitranya.

Dalam sambutannya, Ilyas menyampaikan bahwa dokumen tersebut akan menjadi landasan penting bagi SPPI dalam memberikan pendampingan kepada para anggota.

“Saya berharap dengan adanya dokumen yang ditandatangani menjadi salah satu modal utama untuk kita melakukan pendampingan bagi anggota-anggota terkait. Karena ITF memiliki source di pelabuhan-pelabuhan internasional. Jadi saya berharap, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tanda tangani," kata Ilyas.

Ia menambahkan bahwa komitmen SPPI tidak hanya terbatas pada isu ketenagakerjaan semata.

“SPPI bukan hanya bertanggung jawab terhadap mekanisme ketenagakerjaan dari sisi buruh, tapi kami ikut serta dalam keberlanjutan industri perikanan untuk menjamin adanya kenyamanan dan kepastian," katanya.

Dari pihak ITF, Jon Hartough menilai kerja sama ini dapat membuka relasi jangka panjang yang lebih kuat. Ia menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap sektor perikanan.

“Kita tahu banyak sekarang orang-orang memberikan perhatian lebih kepada seksi perikanan terhadap media yang sekarang sedang memperhatikan seksi perikanan,” ujarnya. 

Jon menegaskan bahwa serikat pekerja adalah pihak yang paling memahami kondisi nyata para nelayan.

“Sebenarnya yang kerja nyata, yang tahu kerjanya adalah serikat yang ada di ruangan yang tahu bagaimana cara nelayan itu bekerja secara nyata," paparnya. 

Ia berharap ada ruang diskusi yang lebih terbuka antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat pekerja.

“Kadang saya suka bekerja dengan NGO, kadang dengan pemerintahan, tapi saya lebih suka kalau kita bisa membuat diskusi terbuka bagaimana cara kerja nyata ke depannya dengan pemerintah, NGO, dan serikat, " ungkap Jon. 

Menurutnya, pesatnya pertumbuhan industri perikanan di Asia Timur dan Asia Tenggara menjadikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia semakin penting.

“Mereka berpikir bahwa ini merupakan industri perikanan yang sangat pesat dan sangat berkembang, jadi banyak yang dikirim ke kapal Taiwan, Korea. Maka dari itu mereka berpikir bahwa kawasan Asia Tenggara ini adalah kawasan terbesar dan terpesat mengenai perikanan,” kata dia. 

Ia menekankan besarnya jumlah pekerja perikanan Indonesia yang berlayar ke luar negeri serta perlunya perlindungan menyeluruh bagi mereka.

“Ratusan bahkan ribuan nelayan orang-orang Indonesia berlayar di luar negeri dan mereka juga ada ratusan bahkan ribuan nelayan yang lahir di Indonesia, dan bagaimana caranya kita menjaga untuk melindungi orang-orang Indonesia yang bekerja di luar, dan bagaimana caranya kita melindungi orang-orang Indonesia yang bekerja di dalam negeri, " tegasnya. 

Jon menyatakan bahwa dengan harapan agar kerja sama ini membuka peluang kolaborasi lebih luas demi keberlanjutan industri perikanan.

“Membuka kolaborasi dan perbincangan lebih lanjut untuk kemajuan dan keberlanjutan industri perikanan," tutupnya.[Nug]