telusur.co.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan akan mengamandemen UUD 1945 soal masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode. 

"(Jokowi) Berkeinginan katanya 3 periode. Yang omong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati saat meluncurkan buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang dipusatkan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3/21).  

Di acara itu, Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di DPP PDIP, dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang hadir bersama Ketua DPP PDIP I Made Urip. Hadir juga Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf.

Menurut Megawati, tudingan demikian tak berdasar. Sebab aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang. Dan menurutnya, presiden itu tak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945. 

"Memang presiden bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," ujarnya. 

Megawati meyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat. 

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak. Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan. Dengan begitu kader PDIP selalu aktif bekerja di tengfah rakyat. 

"Kalian saya minta itu supaya aktif. Seperti Hendy (Wali Kota Semarang). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," ujar Presiden kelima RI itu. 

"Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat," pungkasnya. [Tp]