telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mengaku kurang setuju dengan rencana pemerintah KB menyiapkan dana sekitar Rp 5 triliun untuk insentif pembelian kendaraan listrik. 

"Secara pribadi, saya rasa itu belum perlu, ya. Itu ada yang lebih mendesak untuk kita berikan insentif," kata Najib di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/12/22).

Menurut Najib, saat ini ada hal yang jauh lebih penting dan prioritas ketimbang memberikan insentif untuk kendaraan listrik. 

"Terkait memberikan insentif terhadap kendaraan listrik sebesar itu juga saya rasa ada yang lebih prioritas. Jadi (saya) lebih senang insentif itu diberikan untuk pupuk yang lebih murah terjangkau dan lainnya," ujarnya.

Kendati demikian, Najib pun menegaskan, dirinya bukan tidak menyetujui soal keberpihakan terhadap ekonomi hijau melalui rencana kebijakan subsidi kendaraan listrik tersebut. Namun, saat ini waktunya belum tepat. 

"Kita sangat setuju bahwa negara kita memiliki keberpihakan terhadap ekonomi hijau," pungkas Najib.

Diketahui, Menko Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan dana sekitar Rp 5 triliun sebagai insentif pembelian kendaraan listrik.

"Nantinya insentif ini akan kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang kita bicarakan dengan bu Menteri Keuangan. Nilainya Rp 5 triliun,” kata Airlangga saat konferensi pers virtual di Istana Merdeka melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (21/12/22).

Airlangga pun mengatakan, nantinya dana sebesar Rp 5 triliun tersebut akan dibagi untuk insentif motor listrik dan juga mobil listrik.[Fhr]