telusur.co.id - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah strategis untuk mendorong efisiensi energi nasional dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Anggia, meskipun pasokan energi nasional dinilai masih aman, pembatasan tetap diperlukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan energi.

“Energi itu gak bisa lho, kita perbarui kayak kita budidaya ikan, gak bisa,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Semen Indonesia, Rabu (1/4/2026) di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, langkah efisiensi harus dimulai dari semua lini, termasuk institusi negara. Disamping itu, kebijakan pembatasan pembelian BBM bukan sekadar kebijakan semata yang berangkat dari kondisi geopolitik maupun ekonomi, lebih jauh ia menyebutnya sebagai permasalahan ideologis untuk menjaga bumi.

“Itu gak hanya ngomongin bahwa kita lagi ada perang, kemudian harus hemat energi. Itu masalah ideologi loh,” katanya.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Anggia menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meminta pemerintah memastikan adanya pembedaan kebijakan antara konsumsi pribadi dan kebutuhan usaha.

“Bahwa UMKM harus ada pembedaan. Itu ya harus ada pembedaan. Karena dia menggantungkan hidupnya dari situ,” tegasnya.

Meski demikian, hingga kini ia mengakui  belum mendapat kejelasan detail terkait implementasi kebijakan tersebut bagi sektor UMKM. Termasuk kemungkinan pemberian kompensasi atau bantuan tambahan, masih menunggu pembahasan pemerintah.

"Itu harus kita cek. Saya setuju bagaimana UMKM juga masih punya slot lah untuk lebih longgar," katanya.

Terkait potensi kenaikan harga barang akibat pembatasan pembelian BBM khususnya bagi pelaku UMKM, Anggia menyebut hingga saat ini belum terlihat dampak yang dirasa. Meski demikian, ia menekankan pentingnya strategi pemerintah untuk mencegah gejolak ekonomi.

"Kita berdoa semuanya. Kita juga tentu cari strategi yang bagus. Negara kita bergerak supaya tidak terdampak dengan bergejolak," terangnya.

Lebih lanjut, adanya potensi kecurangan seperti penimbunan BBM, ia mendorong pengawasan ketat melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum serta kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas).

“Segala bentuk kecurangan atau penyalahgunaan itu harus ditutup serapat-rapatnya. Dan negara punya instrumen untuk itu," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menghemat energi dan pembelajaran tersebut harus dimulai dari rumah agar terbentuk kebiasaan dalam menerapkan kehidupan sehari-hari.

“Belajar hemat energi itu dimulai dari rumah semuanya. Sebab energi itu kekayaan yang susah sekali untuk diperbarui. Jadi itu warisan cucu kita yang memang harus kita kembalikan," pungkasnya.