telusur.co.id - Insiden berdarah yang menewaskan dua korban nyawa masing-masing satu dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan satu Tenaga Kerja Asing (TKA), yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Kabupaten Morowali Utara, dinilai pasti ada pemicunya. Misalnya, tuntutan dari karyawan yang tidak dipenuhi. 

"Karena ini perusahaan tentu terkait hak dan kewajiban yang belum jelas apalagi tenaga kerja ada dari Cina (TKA) dan Indonesia ( TKI ) yang memiliki budaya berbeda," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, kepada wartawan, Jumat (20/1/23). 

Latar belakang budaya dan bahasa, lanjut Bambang, bisa juga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusuhan tersebut. 

"Perbedaan tenaga kerja yang memiliki budaya berbeda juga akan berpengaruh besar apalagi TKA tidak bisa bahasa Indonesia tentu mudah terjadinya kesalahpahaman antar TK. Disisi yang lain apakah perlakuannya adil atau tidak juga menjadi soal," urai Anggota Komisi IV DPR RI itu.

Kemudian, kata Bambang lagi, pengawasan dari dinas tenaga kerja Kabupaten Morowali Utara sejauh ini apakah berjalan maksimal atau justru terhambat.

"Mestinya Disnaker setempat (Kabupaten Morowali Utara) bisa leluasa mengontrol perusahaan tersebut, tapi apakah pihak perusahaan kooperatif dan terbuka terhadap petugas Naker. Jadi kalau tidak kooperatif dan terbuka ini juga pelanggaran karena fungsi pengawasan tenaga kerja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya baik itu tentang hak dan kewajiban, semua itu harus di cek secara detail," tegasnya.

Bambang mengingatkan agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum tidak gegabah menangani persoalan ini. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengedepankan rasa keadilan dalam menangani insiden ini.

"Dengan melakukan pencermatan tentu keputusan yang diambil pihak aparat akan lebih adil," ucapnya. 

Bambang tak menampik jika investasi memang diperlukan agar memberikan efek positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, jika investasi bersifat menguntungkan investor tapi malah membuat masyarakat terabaikan, sebaiknya ditinjau ulang.

"Peran pengusaha memang penting untuk membantu Pemerintah melalui investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi kalau ujung-ujungnya ribut untuk apa ada investasi, tentu perlu dievaluasi, jangan sampai sumber daya alam dikuras masyarakat tidak bisa menikmati," pungkasnya.[Fhr]