telusur.co.id - Semua fraksi di DPR diharapkan tidak takut untuk membentuk panitia khusus (Pansus) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebab, kasus ini ditaksirkan merugikan negara hingga Rp13,7 triliun dan berpotensi terjadi fraud yang terorganisir.

Begitu disampaikan oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, dalam keterangannya, Minggu (19/1/20).

Menurut Didi, DPR merupakan lembaga politik yang dibayar rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara. Apalagi, jika kasus itu berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama Pemerintah.

"Siapapun yang ingin menegakan kebenaran termasuk Pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya," kata dia.

Didi menilai, pembentukan Pansus untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya sangat diperlukan. Sebab, selain merugikan negara, kasus megakorupsi itu juga diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Pembentukan Pansus DPR, lanjutnya, menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan, dan akuntabel. Tak hanya itu, pansus juga bisa menjangkau orang-orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

"Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilaan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerjasama,” ujar dia.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, pembentukan Pansus DPR akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi), karena tanggungjawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III.

“Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik,” demikian Didi. [Fhr]