telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, menegaskan bahwa pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah desa, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi, serta akses infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Pabuaran Dukuh, RT 02/RW 01, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (9/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, M. Rizky menyerap langsung berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Warga berharap dukungan pemerintah dapat diperkuat melalui bantuan bibit tanaman, penerangan atau akses listrik melalui program Jabar Caang, serta pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan.

Menurut M. Rizky, kebutuhan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Akses listrik, jalan yang layak, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.

“Pembangunan harus bisa dirasakan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga di lapangan harus menjadi perhatian, terutama kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan kehidupan sehari-hari,” ujar M. Rizky.

Ia menilai, dukungan terhadap masyarakat tidak hanya berbentuk pembangunan fisik. Bantuan bibit tanaman juga memiliki potensi untuk mendorong produktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keberadaan jalan dan jembatan yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang mobilitas warga. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di tingkat lokal.

M. Rizky juga menilai pemerataan akses listrik melalui program Jabar Caang perlu terus didorong agar masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan dukungan dapat memperoleh layanan penerangan yang lebih baik.

Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian berbagai kebutuhan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah desa, serta perangkat daerah terkait. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi dan pendampingan mengenai mekanisme pengajuan bantuan agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

“Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa dikawal dan dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi dengan pemerintah. Kita ingin kebutuhan warga tidak berhenti sebagai pembicaraan, tetapi menjadi perhatian dalam proses pembangunan,” katanya.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, M. Rizky berharap perhatian terhadap pembangunan di tingkat desa terus diperkuat. Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan hanya tentang membangun kawasan perkotaan, tetapi juga memastikan masyarakat di pelosok desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik.

“Ketika jalan semakin baik, listrik tersedia, dan masyarakat mendapat dukungan untuk mengembangkan potensi ekonominya, di situlah pembangunan benar-benar terasa manfaatnya,” ujar M. Rizky. (VC)