telusur.co.id - Mahathir Mohamad bergabung dengan Anwar Ibrahim, serta para pemimpin oposisi, menuntut Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, lengser.

Hal itu disampaikan mereka ketika berkumpul di Lapangan Merdeka pada Senin (2/8/21), usai dihalangi masuk ke gedung parlemen oleh pihak berwenang.

Pertemuan parlemen khusus yang rencananya digelar hari ini ditunda karena sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terinfeksi Covid-19. Namun anggota parlemen oposisi bersikeras untuk berkumpul dan mereka tidak setuju sidang ditangguhkan.

Anwar Ibrahim mengatakan, pemerintah yang dipimpin Muhyiddin Yassin telah kehilangan dukungan mayoritas. 

"Dari segi jumlah anggota parlemen, pemerintahan Muhyiddin telah jatuh, dan saya mendapat informasi bahwa ada pihak lain yang meminta untuk keluar dari Perikatan Nasional," kata Anwar dikutip dari Malay Mail. 

Dengan partai-partai yang menarik dukungannya, menurut Anwar, pemerintah Muhyiddin Yassin sudah jatuh.

Adapun Partai Pejuang, partai Mahathir Mohamad, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi parlementer dan mengolok-olok keputusan raja. Partai Pejuang menyerukan perdana menteri dan kabinet mengambil jalan yang terhormat dan segera mundur dari jabatan mereka.

"Krisis politik yang berkelanjutan hanya dapat berakhir dengan cara ini dan perhatian penuh dapat diberikan pada upaya untuk memecahkan krisis kesehatan, ekonomi dan sosial yang melanda negara ini," menurut pernyataan itu.

Anggota parlemen oposisi menggelar spanduk menyerukan Muhyiddin Yassin dan kabinetnya mengundurkan diri. Mereka berusaha berbaris dari Lapangan Merdeka ke parlemen namun diblokir oleh Federal Reserve Unit (FRU). FRU biasanya diaktifkan untuk menangani kerusuhan. Rombongan kemudian bubar dengan damai.

Pada hari Sabtu, Sekretaris DPR mengatakan rapat parlemen Senin akan ditunda karena kasus COVID-19 terdeteksi di parlemen.

Partai oposisi meminta Muhyiddin Yassin mengundurkan diri minggu ini setelah Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah, mengeluarkan teguran. Raja menegus karena pemerintah mencabut Undang-undang Darurat Nasional Covid-19 yang berlaku sejak Januari tanpa persetujuan raja.

Raja sempat meminta pencabutan darurat nasional terkait penanganan pandemi untuk diperdebatkan di parlemen, namun pemerintah Muhyiddin Yassin mengatakan itu tidak perlu.[Fhr]