telusur.co.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), inisiatif perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memicu respons kritis dari berbagai kalangan. Partai Masyumi secara terbuka meminta agar keanggotaan Indonesia di forum tersebut tidak bersifat “cek kosong” dan tetap berpijak pada amanat konstitusi, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.

Partai Masyumi menilai, keterlibatan Indonesia dalam BoP harus disertai syarat yang sangat ketat agar tidak mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta komitmen historis dan konstitusional bangsa Indonesia terhadap Palestina.

Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan diplomatik, melainkan amanah konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan.

“Hubungan Indonesia dan Palestina bukan hubungan biasa. Ada ikatan batin dan persaudaraan sejarah yang tak terhapuskan. Palestina adalah entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia bahkan sebelum proklamasi,” ujar Ahmad Yani dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan mandat konstitusional sebagaimana tercermin dalam UUD 1945.

Ahmad Yani menambahkan, Partai Masyumi menghormati keputusan Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa keberadaan Board of Peace memiliki karakter pragmatis dan berpotensi menimbulkan persoalan serius di masa depan.

“Kami memberikan syarat yang sangat ketat. Keberadaan BoP berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia serta penegakan keadilan global jika tidak dikawal secara prinsipil,” katanya.

Menurut Masyumi, keanggotaan Indonesia dalam forum internasional apa pun tidak boleh mengaburkan posisi Indonesia dalam membela rakyat Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan. Partai tersebut menegaskan bahwa kepentingan ekonomi global tidak boleh mengalahkan marwah konstitusi dan kedaulatan sikap politik Indonesia di kancah internasional. [ham]