telusur.co.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membuka masa sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1). Rapat dipimpin langsung Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang menekankan pentingnya fase ini sebagai momentum strategis untuk menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan nyata.

Dalam pengantarnya, Bob Hasan menyebut masa sidang III sebagai “momentum emas” setelah anggota DPR kembali dari reses dan menyerap suara masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Ia mengajak seluruh anggota Baleg memaksimalkan energi positif di awal tahun 2026 agar proses legislasi berjalan cepat, tepat, dan terukur.

Bob juga menegaskan bahwa rekomendasi hasil kerja legislasi tahun 2025 akan segera ditindaklanjuti. Untuk mempercepat pembahasan, Baleg akan membentuk panitia kerja (panja) terhadap RUU prioritas. “Setiap agenda yang sudah menjadi prioritas akan langsung dibentuk panja agar prosesnya lebih cepat,” tegasnya.

Rapat kali ini juga menandai pergantian anggota Baleg dari Fraksi PKB. Berdasarkan surat tertanggal 13 Januari 2026, Dedi Wahidi resmi digantikan oleh Abdullah. Bob Hasan menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dedi Wahidi sekaligus berharap Abdullah membawa semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi legislasi.

Kuorum rapat dinyatakan terpenuhi dengan kehadiran anggota dari seluruh fraksi. Agenda utama adalah penetapan rancangan jadwal rapat Baleg masa sidang III yang berlangsung selama 27 hari kerja, dari 13 Januari hingga 19 Februari 2026.

Dalam masa kerja terbatas tersebut, Baleg menetapkan sejumlah prioritas: Penyusunan RUU strategis, harmonisasi RUU usul anggota dan komisi, evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan kunjungan kerja ke daerah untuk sosialisasi Prolegnas prioritas 2026 dan penjaringan aspirasi masyarakat.

Bob Hasan menekankan bahwa jadwal kerja Baleg bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dinamika kebutuhan legislasi. Dengan dimulainya masa sidang III, Baleg DPR RI berharap kinerja legislasi tahun 2026 lebih efektif, responsif, dan selaras dengan aspirasi rakyat.