telusur.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menegaskan setiap kabupaten dan kota di Indonesia akan memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 dengan kuota minimal 200 unit rumah.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan Arahan kepada Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa dan Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Turut hadir, Gubernur, Bupati, Wali kota, dan unsur Forkopimda dari wilayah Jawa dan Bali sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
"Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45.000 unit. Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Kami memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit untuk setiap daerah," ucap dia dalam siaran pers yang diterima telusur.
Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh gubernur di wilayah Jawa dan Bali yang telah memberikan dukungan kuat terhadap berbagai program yang dijalankan Kementerian PKP.
Menurut dia, peningkatan jumlah penerima BSPS merupakan wujud komitmen Presiden dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.
Selain menjalankan program BSPS, Maruarar bilang, Kementerian PKP juga terus mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan nasional.
"Saat ini penyaluran KUR Perumahan tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang lebih baik," ungkap Ara sapaan akrab Maruarar.
Dia pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendukung program prioritas di sektor perumahan.
Mulai dari pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Laporan: Malik Sihite
