telusur.co.id - Meskipun pemerintah belum lama ini mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun publik Indonesia masih puas dengan kinerja pemerintahan Joko Wdidoso - Ma'ruf Amin.

Hal itu terungkap dalam pemaparan hasil survei terbaru Poligov Stragic Consulting
dan diskusi publik bertajuk "Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan dan Kepuasan masyarakat" di Jakarta, Minggu (11/9/22).

"Sebanyak 60 persen responden masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun BBM memberikan dampak penurunan kepuasan kinerja presiden, penurunannya sedikit sekali, kurang lebih 4 persen," kata Direktur Poligov Strategic Consulting, Muhammad Tri Andika, saat memaparkan hasil surveinya.

Ia menyebutkan sejumlah temuan dalam survei itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menurun meskipun mayoritas masih merasa puas dengan kinerja pemerintah sebesar 60 persen.

Dijelaskannya, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah bukan hanya terkait harga BBM, melainkan masyarakat masih bisa melihat kinerja pemerintah yang lain.

Kepuasan itu, kata dia, di antaranya pembangunan infrastruktur hingga proyek-proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kebijakan itu membuat responden masih memberikan skor puas kinerja pemerintah," terangnya.

Menurutnya, jika nantinya pemerintah merubah kebijakan terkait dengan harga BBM, hal itu akan mengembalikan, bahkan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Selain itu, survei juga melaporkan sebanyak 80 persen responden berharap kebijakan subsidi diberikan dalam bentuk barang, agar harga lebih terjangkau.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dengan rentang usia 17 tahun atau lebih. Pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling yang dikontrol oleh 30 koordinator lapangan dalam kurun waktu 3—11 Juli 2022 dan 4—9 September 2022 secara daring. Margin of error (MoE) sekitar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hadir juga dalam diskusi dan rilis survei tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Ekonom Anthony Budiawan, dan Pengamat Sosial Said Didu. [Tp]