telusur.co.id - Pemerintah menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023.
Alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek ini masuk dalam proses pencairan ke KCIC. Untuk tambahan biaya operasional KCIC, pemerintah juga mengajukan pinjaman ke China Development Bank (CDB) sebesar US$ 550 juta, sehingga diharapkan nantinya penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal pada bulan Juni-Juli 2023.
Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI memastikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) rampung pada bulan Juni 2023 dan akan mulai operasional pada Juli 2023.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengingatkan, sejak awal proyek dimulai hingga saat ini banyak masalah yang menyertai. Mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenagkan oleh China.
"Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek," kata Suryadi dalam keterangannya, Selasa (14/2/23).
Suryadi melanjutkan, kecelakaan terakhir adalah ketika tabrakan antara Kereta Pegawai dan Kereta Teknis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (18/12/22) lalu, yang menewaskan dua pekerja proyek asal China.
Suryadi menjelaskan, progres proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84%. Namun jika proyek ini selesai sesuai dengan rencana pada Juni 2023, maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023.
Akan tetapi, beberapa pihak menganggap waktu uji coba yang hanya sekitar dua bulan antara bulan Juni 2023 hingga Juli 2023 terlalu singkat.
Alasannya, Jepang yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian, biasanya membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.
Karena, akan banyak data penting yang dikumpulkan selama uji coba. Dimana kereta harus di uji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan, yang penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi.
"Kita minta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut. Jangan sampai terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko, termasuk kecelakaan," tegas Suryadi.
Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat, agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman.
"Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat. Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?" tukasnya.[Fhr]
