MITI Saran Pemerintah Integrasikan Pengelolaan Program Penaggulangan Banjir - Telusur

MITI Saran Pemerintah Integrasikan Pengelolaan Program Penaggulangan Banjir

Ilustrasi banjir

telusur.co.id -  Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Budi Heru Santoso mengingatkan Pemerintah untuk mengantisipasi potensi banjir seperti yang diperkirakan BMKG. Dimana, BMKG memperkirakan wilayah Jakarta dan Bekasi akan terendam banjir, berdasarkan besaran potensi hujan yang akan turun hingga 11 Maret 2025. 

"Pemerintah harus segera mengkoordinasikan semua pihak untuk membenahi sarana penunjang penanggulangan banjir untuk meminimalisasi kerugian," kata Budi kepada wartawan, Jumat (14/3/25).

Menurut Budi, Pemerintah perlu melakukan antisipasi terintegrasi baik di wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Program penanggulangan ini harus dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta lintas instansi pendukung lainnya. 

“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara bersama-sama karena mencakup lintas wilayah. Penanganannya harus dikoordinasikan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan secara tepat oleh Pemerintah Daerah dan instansi teknis lainnya. Karena perubahan lanskap telah terjadi secara masif, diperlukan tindakan besar dan lintas wilayah administratif untuk mengurangi dampak banjir,” ujar Budi.

Budi menyarankan Pemerintah segera terapkan prinsip zero delta Q secara menyeluruh dan konsisten, di seluruh wilayah hulu, tengah, hilir, terutama pada pengajuan izin pembangunan baru. Zero Delta Q adalah kebijakan pengelolaan air untuk mengantisipasi banjir dengan mengurangi debit air yang masuk ke saluran drainase dan sungai. 

Termasuk juga harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air hujan secara terdistribusi di DAS hulu, terutama di wilayah yang sudah terlanjur dialih fungsi menjadi lahan kedap air. Pastikan air hujan dikelola di lokasi jatuhnya melalui solusi alami seperti sumur resapan, rain garden, dan bioswale. Sementara untuk area yang sudah terlalu padat, implementasikan pengelolaan kolektif seperti kolam retensi atau bendungan.

“Dan untuk wilayah hilir bangun sistem polder yang terintegrasi dengan tanggul, pompa air, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk melindungi kawasan rawan banjir,” saran Budi.[Nug] 


Tinggalkan Komentar