MPR Sepakati Pembagian Tugas 10 Pimpinan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

telusur.co.id -  Selain membahas pelantikan Presiden, Rapat Pimpinan MPR RI pada Rabu (9/10/19), akhirnya juga menyepakati pembagian tugas 10 Pimpinan MPR, yang diambil secara musyawarah mufakat.

"Kami bersepakat dari 10 Pimpinan MPR RI, kita bagi 10 bidang. Pertama, Koordinator Umum, saya sendiri sebagai Ketua MPR RI," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/19)

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, dirinya sebagai Ketua MPR RI dengan tugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan, wewenang, dan tugas MPR sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menjelaskan, tugas Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR adalah Ahmad Basarah yang tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang MPR menyosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 

"Selain itu menyusun metodologi memantau evaluasi kegiatan kemasyarakatan MPR secara menyeluruh," terangnya.

Ketiga, tambah dia, Wakil Ketua MPR yang membidangi koordinator bidang penyerapan aspirasi dan daerah yaitu Lestari Moerdijat.

Dikatakannya, tugas Lestari adalah mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga berkaitan dengan pelaksanaan uud NRI 1945. 

"Selain itu merumuskan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan dinamika aspirasi yang ada di masyarakat," katanya.

Kempat, lanjut dia, Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang Pengkajian Ketatanegaraan dipegang Syarifuddin Hasan dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam mengkaji sisi ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksaanannya.

Lalu yang kelima, Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penganggaran dipegang Fadel Muhammad, tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR untuk merencanakan arah kebijakan anggaran. 

"Selain itu menyusun program dan kegiatan MPR serta melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran," jelasnya.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR RI Korbid komisi kajian ketatanegaraan dipegang Ahmad Muzani, tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan, wewenang dan tugas MPR.

Lalu, yang ketujuh, Wakil Ketua MPR RI Koorbid Persidangan dijabat Zulkifli Hasan, dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI dalam penyelenggaraan sidang dalam rangka menyelenggarakan wewenang MPR berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945. 

"Kedelapan, Wakil Ketua MPR Korbid Hubungan Antar-lembaga Negara dijabat Jazilul Fawaid. Tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tugas MPR dalam pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pimpinan lembaga negara lainnya," katanya.

Selanjutnya, kesembilan, Wakil Ketua MPR Korbid Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR dijabat Hidayat Nur Wahid, dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tugas MPR dalam rangka evaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetpan MPR RI dari tahun 1960-2002.

Kesepuluh, tambah dia, Wakil Ketua MPR RI koorbid akuntabilitas kinerja yang dijabat Arsul Sani, tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan dan wewenang dan tugas MPR dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara strategis program dan kegiatan pelaksanaan anggaran MPR. 

"Kami juga memutuskan komposisi pimpinan badan-badan yang ada di MPR, ada tiga badan yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran," katanya.

Dia menjelaskan, Badan Sosialisasi disepakati ketuanya dari Fraksi Partai Gerindra, dan ada empat Wakil Ketua dari Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Kelompok DPD RI. Di bidang pengkajian, menurut dia disepakati ketuanya berasal dari Fraksi PDIP, dengan empat Wakil Ketua dari Fraksi Golkar, Kelompok DPD, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrat.

Untuk Badan Penganggaran menurut dia, diketuai Fraksi Partai Golkar, dibantu empat Wakil Ketua dari Fraksi PKB, Kelompok DPD, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDIP. [asp]

Laporan : Fahri Haidar
 

Tinggalkan Komentar