telusur.co.id - Penerapan akses masuk ke lingkungan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan memasang palang parkir, sama saja dengan menciptakan jarak antara pejabat dengan masyarakat. Karena itu, Pemkot Bekasi diminta mengevaluasi kebijakan tersebut. 

"Seharusnya yang namanya kantor pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya menjadi milik para pejabat saja," tegas pengamat hukum, Dendi Lim,saat dihubungi, Kamis (2/2/23).

Sementara Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi, Frits Saikat, justru menyambut baik penerapan sistem parkir otomatis itu. 

"Apresiasi aja program gate itu. Seperti biasa kebijakan yang langsung diterapkan sebagai uji petik," ucap Frits. 

Kendati demikian, ia mengingatkan Pemkot Bekasi, jika aturan tersebut banyak penolakan sebaiknya segera diganti. 

"Kalau tidak cocok tinggal ganti. Pastinya ini bakal menimbulkan pro kontra," kata Frits Saikat.[Tp]