telusur.co.id - Akademisi/Pengamat Haji dan Umrah Ade Marpudin menilai bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ancaman kesehatan lintas negara hingga dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Karena itu, aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan perlindungan jemaah disebut harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2025.

"Maka haji 2026 dalam pandangan saya adalah menjadi Global Safety Governance," katanya saat menghadiri diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema "Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026", Rabu, (13/5/2026) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Konsep tersebut, lanjut Ade tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan dan pembinaan, tetapi juga menempatkan keselamatan jiwa jamaah sebagai prioritas utama melalui sistem pengaturan, pengawasan, keselamatan dan koordinasi yang ditanggung bersama secara internasional.

"Bagaimana pengaturan misalnya, ini harus taat, disiplin dan betul betul itu dalam aspek pembinaan harus diperkuat," terangnya.

Selain itu ia menyoroti masih lemahnya aspek pembinaan pada jamaah haji terutama dalam hal edukasi dan kemandirian jemaah sebelum keberangkatan.

"Kalau misalnya pembinaan hari ini tidak sampai menyentuh aspek edukasinya kepada bagaimana jamaah mampu memandirikan, karena hakikat dari pembinaan adalah mandiri," tegasnya.

Dengan jumlah jemaah berisiko tinggi (resti) yang mencapai sekitar 83 persen, kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar karena mayoritas jamaah berasal dari wilayah tropis dan harus menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang bisa mencapai 42 derajat Celsius.

Ia pun mengusulkan agar adanya pengelompokan atau klasterisasi khusus bagi jemaah risiko tinggi. Menurutnya, jamaah dengan kondisi kesehatan rentan sebaiknya diberangkatkan lebih dekat dengan puncak ibadah haji dan dipulangkan lebih awal.

“20 hari atau 15 hari menjelang Wukuf di Arafah. Jadi berangkat belakangan, pulang duluan,” katanya.

Selain faktor kesehatan, karakteristik jamaah juga dinilai menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar jamaah disebut baru pertama kali berhaji, bahkan baru pertama kali menggunakan pesawat terbang. Di sisi lain, sistem layanan haji di Arab Saudi kini telah berbasis digital. Oleh karena itu, Ade pun menekankan pentingnya aspek edukasi agar jamaah tidak mengalami kesulitan dimulai saat keberangkatan hingga tiba di Arab Saudi.

Di akhir Ia berharap agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih visioner dalam penyelenggaraan haji, terutama untuk menekan angka kematian jemaah dan meningkatkan kualitas perlindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Untuk itu, yang saya tunggu adalah jawaban pemerintah dengan beberapa berbagai kemajemukan dengan klasifikasinya, dengan klaster-klasternya itu," pungkasnya.

Di forum yang sama, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah H.M. Noer Alya Fitra menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah haji. Upaya tersebut dibuktikan melalui berbagai langkah-langkah yang dilakukan jauh sebelum jamaah berangkat ke tanah suci seperti melakukan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan BPIH, Pemeriksaan kelayakan kesehatan dalam penerbangan, prioritas layanan jamaah lansia dan disabilitas saat pemberangkatan di asrama haji, jamaah tidak perlu ikut antrian pembagian perbekalan acara seremonial, Prioritas layanan tempat duduk di kursi bisnis pesawat, Membuat skenario bersama maskapai rute yang aman bagi penerbangan haji, Pelaksanaan program murur dan tanazul serta penyediaan 45 bus shalawat untuk disabilitas dan lanjut usia untuk memudahkan saat pengangkutan jamaah dari hotel ke masjidil Haram.

Tahun ini, Alya pun menyampaikan kabar gembira bahwa pemerintah Indonesia memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah dan Madinah kini telah resmi mengantongi izin operasional dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Klinik tersebut juga didukung oleh klinik-klinik satelit di berbagai sektor pelayanan jamaah. Dengan izin resmi tersebut, pelayanan kesehatan kepada jemaah dinyatakan telah memenuhi standar yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.

"Jadi ketika sudah punya izin itu sudah dilakukan verifikasi, tentunya ya oleh Kementerian Kesehatan, jadi memenuhi syarat kalau untuk melakukan pengobatan-pengobatan kepada jemaah haji," tandasnya.